Gubernur Harapkan BKKBN Wujudkan Jatim Provinsi Industri

Surabaya (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo berharap Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membantu mewujudkan Jawa Timur sebagai provinsi industri sehingga mampu berperan terciptanya kesejahteraan masyarakat setempat.

"Pemprov dan BKKBN Jatim harus terus bersinergi dengan harapan dampaknya bisa dirasakan masyarakat," ujar Soekarwo di sela serah terima jabatan dan pelantikan Kepala Perwakilan BKKBN Jatim yang baru di Kantor Gubernur di Surabaya, Rabu.

Menurut dia, dengan menjadi provinsi industri maka semakin banyak masyarakat usia produktif yang bekerja sehingga laju pertumbuhan penduduk  bisa ditekan.

"Hal ini sebagai upaya mengurangi pertambahan penduduk dan juga menyejahterakan masyarakat," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Hal ini, kata dia, terbukti dengan laju pertumbuhan penduduk di Jatim pada 2008 menjadi yang terbanyak dibandingkan provinsi lain, namun komposisi tersebut berubah pada 2013 dengan laju pertumbuhan penduduk nomor kedua setelah Jawa Barat.

"Laju pertumbuhan penduduk dan angka kelahiran Jatim berhasil ditekan melalui berbagai program kependudukan dan KB. Ini membuktikan dengan semakin banyak usia produktif bekerja maka kenaikan jumlah penduduk di Jatim bisa ditekan," katanya.

Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu juga mengimbau BKKBN harus lebih peka terhadap kuantitas dan kualitas pendidik yang harus disampaikan kepada masyarakat bahwa ikut KB sangat penting.

"BKKBN harus bekerja sama dengan Ponkesdes untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang merupakan bagian terdekat dari masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan," katanya.

Sementara itu, melalui serah terima jabatan dan pelantikan, Kepala Perwakilan BKKBN Jatim resmi berganti, dari Dwi Listyawardani dan kini dijabat Kushindarwito.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BKKBN Nasional Surya Chandra Surapaty yang turut hadir menyarankan nantinya program yang disusun pimpinan baru harus menjangkau wilayah dengan kriteria miskin, padat penduduk, wilayah nelayan, daerah kumuh dan daerah tertinggal lainnya.

"Tujuannya agar masyarakat yang tinggal di daerah tersebut bisa merasakan manfaat kegiatan Program KKBPK dan berkontribusi terhadap upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia agar menjadi modal pembangunan serta memiliki daya saing," katanya. (*)