Trenggalek (Antara Jatim) - Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak memaparkan konsep pembangunan gotong-royong dengan menghimpun kelompok ekonomi kecil dalam mendorong industrialisasi daerah saat berbicara di konggres ke-6 pertemuan kepala daerah se-Asia Pasifik di Gunsan, Provinsi Jeollabuk-Do, Korea Selatan, Selasa (6/9).
Dalam surat elektronik Emil yang diterima Antara di Trenggalek, Jawa Timur, Rabu, dia menyampaikan paparan itu guna mengupas konsep pembiayaan pembangunan oleh pemerintah daerah dalam menerapkan "Addis Ababa Action Agenda" yang menjadi salah satu tema utama konggres.
"Kebetulan saya ditunjuk sebagai pembicara mewakili forum kepala daerah se-Asia Tenggara yang memiliki pengalaman sebagai pakar di bidang ekonomi pembangunan," katanya.
Emil menjelaskan, konsep gotong-royong yang menjadi tradisi positif masyarakat Indonesia bisa menjadi stimulan dalam upaya mendorong industrialisasi yang dirintis dari kelompok ekonomi kecil atau "smallholders driven industrialization".
Menurut Emil dalam perkembangannya pemerintah daerah memiliki tantangan yang disebabkan beberapa faktor, mulai masalah perpajakan, beban politik kepala daerah terhadap konstituen, hingga hal-hal berkaitan pembiayaan alternatif.
"Di Indonesia, PPN (pajak pertambahan nilai) maupun PPH (pajak penghasilan) merupakan pajak pusat sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pusat tidak bisa dihindari," kata Emil di awal paparannya sebagai pembicara sesi rapat pleno mengenai pembiayaan daerah (local finance) yang dimoderatori Eva Ringhof dari Cities Development Initiative for Asia (CDIA).
Faktor kedua yang disinggung Emil adalah kedekatan kepala daerah dengan konstituen akar rumput sehingga membuat tekanan untuk mengalokasikan pembiayaan ke pembangunan yang bersifat populis dan belum tentu berdampak besar (high impact), menjadi jauh lebih tinggi.
"Sementara pembiayaan alternatif bagi pemerintah daerah masih terbatas opsinya," lanjut Emil.
Konsep "moving the Gear" yang sempat diusulkan Emil Dardak dalam forum tersebut menjadi salah satu poin luar biasa (excellent point) yang diapresiasi Eva Ringhof di sesi pleno.
"Konsep ini menjelaskan bagaimana ekonomi diibaratkan gear mesin yang saling menggerakkan satu sama lain, sehingga dalam kondisi fiskal yang ketat diperlukan prioritas kepada 'high impact spending'," katanya.
Emil menambahkan, skenario menggerakkan gear mesin itu hanya bisa dijalankan apabila pemerintah daerah bisa menghimpun dan mensinergikan peran sektor swasta dalam merespons pembelanjaan pemerintah dengan investasi sehingga terwujud pembangunan yang inklusif.
"Pemerintah harus fokus pada 'enabler investment' yang akan menjadi pendongkrak investasi dunia usaha," ujarnya.
Namun mengingat kebutuhan mendorong industrialisasi, kata Emil, maka konsep industrialisasi akar rumput didorong dengan mencari keseimbangan dan sinergi antara "private sector expertise" dengan gotong-royong ekonomi di tingkat akar rumput.
Emil yang suami artis Arumi Bachsin itu mengatakan, usulannya mendapat dukungan dari pembicara lain, khususnya berkaitan urgensi proyek pembiayaan bersama antara pemerintah pusat dan daerah, karena kepastian dana transfer dari pusat untuk proyek yang berskala besar dan signifikan dapat diketahui dalam tahap perencanaan.
"Selama ini DAK tahunan tidak bisa dipastikan, sedangkan alokasi APBN untuk proyek-proyek pembangunan utama di daerah banyak yang terpotong karena penghematan," kata Emil.
Turut tampil sebagai pembicara dalam sesi sidang pleno antara lain dari Asosiasi Pemda Nepal (Association of District Department Committees of Nepal-ADDCN), Asosiasi Pemda India (All India Institute of Local Self Government-AIILSG), dan Sekjen Asosiasi Pemda Bangladesh (Municipal Association of Bangladesh-MAB) yang juga merupakan walikota Kotalipara Pourashava.
Emil menjelaskan, pemerintahan daerah di seluruh dunia sedang gencar membahas dua hal, yaitu "The New Urban Agenda" untuk 20 tahun ke depan yang akan difinalkan di Habitat-3 Conference di Quito, Ecuador pada Oktober, dan juga "The Addis Ababa Action Agenda" yang telah disepakati para kepala daerah bersama PBB pada bulan Juli 2015 dalam "Financing for Development Conference" di Addis Ababa, Ethiopia.
United Cities and Local Government and the Asia-Pacific (UCLG-ASPAC) sebagai asosiasi pemerintah daerah seluruh dunia, memilih kedua topik di atas dalam kongres ke-6 wilayah Asia Pasifik yang diselenggarakan di kota Gunsan, provinsi Jeollabuk-Do, Korea Selatan pada tanggal 5-8 September 2016.
Dalam forum kongres yang sama, Emil menjabat sebagai Wakil Ketua Umum APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) yang salah satu mandatnya adalah mengkoordinasi kerjasama internasional juga dinominasikan menduduki kursi biro eksekutif (executive Bureau) mewakili wilayah Asia Tenggara di UCLG Asia Pacific.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Dalam surat elektronik Emil yang diterima Antara di Trenggalek, Jawa Timur, Rabu, dia menyampaikan paparan itu guna mengupas konsep pembiayaan pembangunan oleh pemerintah daerah dalam menerapkan "Addis Ababa Action Agenda" yang menjadi salah satu tema utama konggres.
"Kebetulan saya ditunjuk sebagai pembicara mewakili forum kepala daerah se-Asia Tenggara yang memiliki pengalaman sebagai pakar di bidang ekonomi pembangunan," katanya.
Emil menjelaskan, konsep gotong-royong yang menjadi tradisi positif masyarakat Indonesia bisa menjadi stimulan dalam upaya mendorong industrialisasi yang dirintis dari kelompok ekonomi kecil atau "smallholders driven industrialization".
Menurut Emil dalam perkembangannya pemerintah daerah memiliki tantangan yang disebabkan beberapa faktor, mulai masalah perpajakan, beban politik kepala daerah terhadap konstituen, hingga hal-hal berkaitan pembiayaan alternatif.
"Di Indonesia, PPN (pajak pertambahan nilai) maupun PPH (pajak penghasilan) merupakan pajak pusat sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pusat tidak bisa dihindari," kata Emil di awal paparannya sebagai pembicara sesi rapat pleno mengenai pembiayaan daerah (local finance) yang dimoderatori Eva Ringhof dari Cities Development Initiative for Asia (CDIA).
Faktor kedua yang disinggung Emil adalah kedekatan kepala daerah dengan konstituen akar rumput sehingga membuat tekanan untuk mengalokasikan pembiayaan ke pembangunan yang bersifat populis dan belum tentu berdampak besar (high impact), menjadi jauh lebih tinggi.
"Sementara pembiayaan alternatif bagi pemerintah daerah masih terbatas opsinya," lanjut Emil.
Konsep "moving the Gear" yang sempat diusulkan Emil Dardak dalam forum tersebut menjadi salah satu poin luar biasa (excellent point) yang diapresiasi Eva Ringhof di sesi pleno.
"Konsep ini menjelaskan bagaimana ekonomi diibaratkan gear mesin yang saling menggerakkan satu sama lain, sehingga dalam kondisi fiskal yang ketat diperlukan prioritas kepada 'high impact spending'," katanya.
Emil menambahkan, skenario menggerakkan gear mesin itu hanya bisa dijalankan apabila pemerintah daerah bisa menghimpun dan mensinergikan peran sektor swasta dalam merespons pembelanjaan pemerintah dengan investasi sehingga terwujud pembangunan yang inklusif.
"Pemerintah harus fokus pada 'enabler investment' yang akan menjadi pendongkrak investasi dunia usaha," ujarnya.
Namun mengingat kebutuhan mendorong industrialisasi, kata Emil, maka konsep industrialisasi akar rumput didorong dengan mencari keseimbangan dan sinergi antara "private sector expertise" dengan gotong-royong ekonomi di tingkat akar rumput.
Emil yang suami artis Arumi Bachsin itu mengatakan, usulannya mendapat dukungan dari pembicara lain, khususnya berkaitan urgensi proyek pembiayaan bersama antara pemerintah pusat dan daerah, karena kepastian dana transfer dari pusat untuk proyek yang berskala besar dan signifikan dapat diketahui dalam tahap perencanaan.
"Selama ini DAK tahunan tidak bisa dipastikan, sedangkan alokasi APBN untuk proyek-proyek pembangunan utama di daerah banyak yang terpotong karena penghematan," kata Emil.
Turut tampil sebagai pembicara dalam sesi sidang pleno antara lain dari Asosiasi Pemda Nepal (Association of District Department Committees of Nepal-ADDCN), Asosiasi Pemda India (All India Institute of Local Self Government-AIILSG), dan Sekjen Asosiasi Pemda Bangladesh (Municipal Association of Bangladesh-MAB) yang juga merupakan walikota Kotalipara Pourashava.
Emil menjelaskan, pemerintahan daerah di seluruh dunia sedang gencar membahas dua hal, yaitu "The New Urban Agenda" untuk 20 tahun ke depan yang akan difinalkan di Habitat-3 Conference di Quito, Ecuador pada Oktober, dan juga "The Addis Ababa Action Agenda" yang telah disepakati para kepala daerah bersama PBB pada bulan Juli 2015 dalam "Financing for Development Conference" di Addis Ababa, Ethiopia.
United Cities and Local Government and the Asia-Pacific (UCLG-ASPAC) sebagai asosiasi pemerintah daerah seluruh dunia, memilih kedua topik di atas dalam kongres ke-6 wilayah Asia Pasifik yang diselenggarakan di kota Gunsan, provinsi Jeollabuk-Do, Korea Selatan pada tanggal 5-8 September 2016.
Dalam forum kongres yang sama, Emil menjabat sebagai Wakil Ketua Umum APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) yang salah satu mandatnya adalah mengkoordinasi kerjasama internasional juga dinominasikan menduduki kursi biro eksekutif (executive Bureau) mewakili wilayah Asia Tenggara di UCLG Asia Pacific.(*)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016