Bupati Banyuwangi Buka Rahasia Sukses Kelola Daerah

Surabaya, (Antara Jatim) - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas membuka rahasia sukses mengelola daerahnya dihadapan para pejabat Badan Pusat Statistik (BPS) se-Jawa Bali, di Surabaya, Kamis.

     

"Persolaan pembangunan daerah rata-rata hampir sama, salah satunya adalah mengenai disparitas kesenjangan kemiskinan," kata Anas yang menjadi pembicara seminar 'Mengoptimalkan Modal Sosial untuk Mendukung Tercapainya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif' yang dihadiri pejabat BPS, Bappeda se Jawa-Bali.

     

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kata Anas, salah satunya harus ada data yang cukup, sebab sebanyak apa pun anggaran di daerah tapi jika datanya tidak tepat, tidak akan efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah.

     

Anas yang mengaku daerahnya sudah mengoleksi 100 lebih penghargaan di berbagai bidang tersebut mengatakan untuk mendapatkan data yang akurat, kerja sama dengan BPS harus dipererat.

      

"Kami selalu bersama dengan BPS. Kami menerima data apa pun dari BPS. Walau pun data itu pahit, kami terima sebagai bahan untuk menyelesaikan masalah," katanya.

      

Selain itu diperlukan inovasi, namun di atas semua itu kebijakan di daerah harus fokus, karena tidak semua inovasi bisa dilakukan.

     

"Setiap daerah punya prioritas dan punya sumber daya. Banyuwangi itu bukan Surabaya, bukan Malang, oleh karena itu harus fokus sesuai kebutuhan di daerah," katanya.

     

Anas menyebut modal sosial juga sangat penting di daerah, karena itu melampaui dari modal ekonomi dan politik, karena modal sosial sangat berperan membangun interkasi hubungan dengan beberapa kekuatan di daerah.

      

"Dengan konsep itu, Alhamdulillah Banyuwangi bisa mengurangi masalah kemiskinan dari 20,4 persen menjadi 9,2 persen, dan salah satunya dengan penguatan data dari BPS, sehingga kita bisa menentukan cara mengintervensi," katanya.

    

Anas menambahkan, gini ratio atau ukuran ketidakmerataan di Banyuwangi juga turun dari 0,32 persen menjadi 0,29 persen, karena pemkab menerapkan pagu indikatif kecamatan yang nilai totalnya mencapai sekitar Rp120 milliar.

     

"Turunnya pagu indikatif kecamatan ini menjamin bahwa di setiap kecamatan ada pemerataan, sehingga musrenbang bukan soal formalitas," katanya.(*)