Surabaya (Antara Jatim) - Agenda internasional The Third Session Preparatory Committe (Prepcom) 3 Habitat III yang digalar di Surabaya, Selasa, merekomendasikan seluruh negara anggota PBB merumuskan ulang dan menyusun strategi sehingga ketersediaan rumah layak bagi masyarakat bisa bertambah.
Sekjen UN Habitat III Joan Clos mengatakan pihaknya telah merekomendasikan pada seluruh negara anggota PBB bisa merumuskan ulang dan menyusun strategi sehingga ketersediaan rumah layak bagi masyarakat bisa bertambah.
"Warga kota dari negara-negara berkembang minimal harus mengumpulkan 12-13 tahun gaji hanya untuk mendapatkan satu rumah layak huni," katanya.
Menurut dia, angka ini merupakan satu dari sekian data yang diungkap dalam Prepcom 3 UN Habitat III yang digelar di Grand City, Surabaya pada 25-27 Juli 2016.
"Kita sudah melakukan survei di 200 kota dengan jumlah penduduk minimal 100 ribu," katanya.
Menurut Clos, data ini juga menunjukkan jika hasil survei yang dilakukan Bank Dunia dimana kemampuan rata-rata masyarakat membeli rumah dalam masa tiga tahun gaji harus direvisi.
Saat ini, lanjut dia, hanya 13 persen saja penduduk yang mampu membeli rumah dalam masa tiga tahun gaji, sedangkan mayoritas warga harus mengumpulkan 12-13 tahun gajinya.
"Di Indonesia rata-rata ya 12 tahun ini, yang dua tahun itu hanya negara-negara sosialis," katanya.
Dalam survei ini, rumah yang dimaksud adalah rumah yang memiliki akses jalan serta memiliki infrastruktur penunjang lainnya. Sementara rumah yang tidak memiliki akses jalan tidak masuk dalam kategori yang disurvei.
Clos juga bilang survei kali ini mengkategorikan rumah dalam empat model yaitu "informal housing" atau rumah spontan dimana rumah-rumah ini biasanya tidak memiliki area publik.
Kemudian kategori kedua adalah "public housing" atau rumah semi layak, lantas "provate multy" atau biasa disebut juga sebagai "family housing" dimana di negara-negara maju biasa berbentuk kondominium, serta yang terakhir adalah "private single" atau rumah sangat layak.
Dari hasil kajian juga diketahui jika di negara-negara berkembang, rata-rata penduduknya tidak tertarik memiliki kondominium. "Meskipun tidak memiliki cukup uang, namun rata-rata warga masih tertarik membeli rumah yang memiliki tanah meskipun rumah tersebut tidak layak," ujarnya.
Survei yang digelar di 200 kota ini juga menunjukkan jika rata-rata penduduk kota ternyata juga harus menyisihkan 58 persen gajinya hanya untuk menyewa rumah.
"Sebanyak 30 persen penduduk harus menyisihkan 58 persen gajinya untuk menyewa rumah," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Sekjen UN Habitat III Joan Clos mengatakan pihaknya telah merekomendasikan pada seluruh negara anggota PBB bisa merumuskan ulang dan menyusun strategi sehingga ketersediaan rumah layak bagi masyarakat bisa bertambah.
"Warga kota dari negara-negara berkembang minimal harus mengumpulkan 12-13 tahun gaji hanya untuk mendapatkan satu rumah layak huni," katanya.
Menurut dia, angka ini merupakan satu dari sekian data yang diungkap dalam Prepcom 3 UN Habitat III yang digelar di Grand City, Surabaya pada 25-27 Juli 2016.
"Kita sudah melakukan survei di 200 kota dengan jumlah penduduk minimal 100 ribu," katanya.
Menurut Clos, data ini juga menunjukkan jika hasil survei yang dilakukan Bank Dunia dimana kemampuan rata-rata masyarakat membeli rumah dalam masa tiga tahun gaji harus direvisi.
Saat ini, lanjut dia, hanya 13 persen saja penduduk yang mampu membeli rumah dalam masa tiga tahun gaji, sedangkan mayoritas warga harus mengumpulkan 12-13 tahun gajinya.
"Di Indonesia rata-rata ya 12 tahun ini, yang dua tahun itu hanya negara-negara sosialis," katanya.
Dalam survei ini, rumah yang dimaksud adalah rumah yang memiliki akses jalan serta memiliki infrastruktur penunjang lainnya. Sementara rumah yang tidak memiliki akses jalan tidak masuk dalam kategori yang disurvei.
Clos juga bilang survei kali ini mengkategorikan rumah dalam empat model yaitu "informal housing" atau rumah spontan dimana rumah-rumah ini biasanya tidak memiliki area publik.
Kemudian kategori kedua adalah "public housing" atau rumah semi layak, lantas "provate multy" atau biasa disebut juga sebagai "family housing" dimana di negara-negara maju biasa berbentuk kondominium, serta yang terakhir adalah "private single" atau rumah sangat layak.
Dari hasil kajian juga diketahui jika di negara-negara berkembang, rata-rata penduduknya tidak tertarik memiliki kondominium. "Meskipun tidak memiliki cukup uang, namun rata-rata warga masih tertarik membeli rumah yang memiliki tanah meskipun rumah tersebut tidak layak," ujarnya.
Survei yang digelar di 200 kota ini juga menunjukkan jika rata-rata penduduk kota ternyata juga harus menyisihkan 58 persen gajinya hanya untuk menyewa rumah.
"Sebanyak 30 persen penduduk harus menyisihkan 58 persen gajinya untuk menyewa rumah," ujarnya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016