Sumenep (Antara Jatim) - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep menyatakan pengembangan pariwisata setempat wajib memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal supaya tidak mendapat pertentangan di kalangan masyarakat.

"Pariwisata memang bisa menjadi sarana percepatan pembangunan di daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, jangan sampai pembangunan pariwisata itu meninggalkan kearifan lokal," kata Ketua PC NU Sumenep, KH A Panji Taufik di Sumenep, Jawa Timur, Jumat.

Dampak negatif sering kali timbul seiring hal positif dalam pengembangan pariwisata di daerah.

Hal-hal bernuansa negatif itu bisa timbul dengan kedatangan wisatawan, utamanya wisatawan mancanegara yang budayanya memang beda dengan perilaku warga lokal.

"Dalam konteks itu, kewajiban pemerintah daerah dan investor adalah mencegah dan meminimalisasi timbulnya hal-hal negatif tersebut. Nilai-nilai kearifan dan budaya lokal wajib dipertahankan dalam pengembangan pariwisata. Itu jangan sampai tergerus," ujarnya.

Selain itu, pemerintah daerah wajib memastikan pengembangan pariwisata itu mampu menjadi sarana pemberdayaan bagi masyarakat setempat.

"Pengembangan pariwisata sering kali hanya berdampak positif bagi investor atau pengelolanya saja. Pemerintah daerah wajib melindungi masyarakat setempat dengan memastikan mereka bisa lebih berdaya secara ekonomi dalam setiap pengembangan pariwisata," ujarnya.

Ia menilai pembangunan pariwisata merupakan sebuah keniscayaan untuk dilakukan oleh pemerintah daerah.

"Namun, sekali lagi dampak negatif yang menjadi kekhawatiran seiring pengembangan pariwisata oleh pemerintah daerah, memang wajib dicegah atau diminimalisasi," ucapnya. 

Kiai Panji juga mengemukakan, Sumenep memiliki daya tarik wisata religi, di antaranya Asta Tinggi (kompleks pemakaman Raja Sumenep dan keturunannya) dan Masjid Agung Sumenep di Kecamatan Kota, yang mendatangkan banyak wisatawan setiap tahunnya.

"Pemerintah daerah jangan hanya fokus mengembangkan wisata alam. Lokasi wisata religi itu merupakan aset yang sangat bernilai dan wajib pula diperhatikan oleh pemerintah daerah," katanya. (*)

Pewarta: Slamet Hidayat

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016