London, (Antara/Thomson Reuters Foundation) - Helen Clark, mantan perdana menteri Selandia Baru, memperingatkan dunia bahwa sasaran perubahan iklim tidak akan tercapai tanpa persatuan untuk menjamin hak-hak tanah hutan bagi masyarakat adat dunia.
Clark, yang mengumumkan pencalonan untuk menggantikan Ban Ki-moon sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bulan lalu, mengatakan bahwa seluruh dunia harus mendorong reformasi hak ulayat bagi masyarakat adat, serta menawarkan peluang khusus yang berbeda-beda pada tiap negara guna menyatukan penghapusan kemiskinan.
"Pada saat masyarakat dunia mulai akan menerapkan kerangka kerja yang ambisius (sasaran perubahan iklim), maka ada potensi untuk era baru kerja sama guna menghapus kemiskinan, mengurangi resiko bencana, dan mengembangkan pertumbuhan hijau dan mengurangi dengan sangat ketidaksetaraan," ujarnya.
"Namun akan mustahil bisa mencapai sasaran Kesepakatan Paris mengenai perubahan iklim tanpa langkah tepat untuk melindungi hutan dunia."
"Banyak bukti menunjukkan bahwa ketika masyarakat adat dan hak-hak mereka diakui dan didorong, masyarakat bisa melindungi dan menjaga hutan mereka, sehingga memberikan sumbangsih yang berarti bagi mitigasi perubahan iklim."
Clark, yang menjadi PM Selandia Baru pada 1999-2008, pada April mengatakan ia akan berkampanye untuk kedudukan sebagai sekjen PBB, dan berjanji akan menerapkan keterbukaan dan mengatakan bahwa ia memiliki pengalaman kepemimpinan dan akan menjadi perempuan pertama sebagai kepala badan dunia itu.
Ia kini menjadi kepala Program Pembangunan di PBB, menulis pendapatnya yang pedas bahwa menjamin hak ulayat bukan hanya penting bagi masyarakat adat melainkan juga bagi kaum perempuan.
"Peraturan yang peka gender diperlukan. Hukum agraria yang mendukung hak perempuan harus tidak digarisbawahi oleh keluarga, kesadaran akan hak hukum perempuan harus diangkat," katanya.
"Memastikan hak masyarakat adat dan warga hutan serta perempuan terhadap sumber-sumber alam dan tanah akan menjadi langkah maju yang penting untuk pembangunan berkelanjutan bagi semua."(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Clark, yang mengumumkan pencalonan untuk menggantikan Ban Ki-moon sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bulan lalu, mengatakan bahwa seluruh dunia harus mendorong reformasi hak ulayat bagi masyarakat adat, serta menawarkan peluang khusus yang berbeda-beda pada tiap negara guna menyatukan penghapusan kemiskinan.
"Pada saat masyarakat dunia mulai akan menerapkan kerangka kerja yang ambisius (sasaran perubahan iklim), maka ada potensi untuk era baru kerja sama guna menghapus kemiskinan, mengurangi resiko bencana, dan mengembangkan pertumbuhan hijau dan mengurangi dengan sangat ketidaksetaraan," ujarnya.
"Namun akan mustahil bisa mencapai sasaran Kesepakatan Paris mengenai perubahan iklim tanpa langkah tepat untuk melindungi hutan dunia."
"Banyak bukti menunjukkan bahwa ketika masyarakat adat dan hak-hak mereka diakui dan didorong, masyarakat bisa melindungi dan menjaga hutan mereka, sehingga memberikan sumbangsih yang berarti bagi mitigasi perubahan iklim."
Clark, yang menjadi PM Selandia Baru pada 1999-2008, pada April mengatakan ia akan berkampanye untuk kedudukan sebagai sekjen PBB, dan berjanji akan menerapkan keterbukaan dan mengatakan bahwa ia memiliki pengalaman kepemimpinan dan akan menjadi perempuan pertama sebagai kepala badan dunia itu.
Ia kini menjadi kepala Program Pembangunan di PBB, menulis pendapatnya yang pedas bahwa menjamin hak ulayat bukan hanya penting bagi masyarakat adat melainkan juga bagi kaum perempuan.
"Peraturan yang peka gender diperlukan. Hukum agraria yang mendukung hak perempuan harus tidak digarisbawahi oleh keluarga, kesadaran akan hak hukum perempuan harus diangkat," katanya.
"Memastikan hak masyarakat adat dan warga hutan serta perempuan terhadap sumber-sumber alam dan tanah akan menjadi langkah maju yang penting untuk pembangunan berkelanjutan bagi semua."(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016