Situbondo (Antara Jatim) - Fraksi PDIP DPRD Situbondo, Jawa Timur, mempertanyakan dampak dari pembangunan jalan lingkar yang direncanakan pemerintah daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.
"Kami membutuhkan kejelasan dari eksekutif dari rencana pembuatan jalan lingkar utara itu. Apakah nantinya dibangunnya infrastruktur itu akan berdampak atau tidak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat?” ujar Ketua Fraksi PDI-P DPRD Situbondo Narwiyoto di Situbondo, Senin.
Ia mengemukakan setiap pengeluaran anggaran seharusnya benar-benar berdampak kepada kesejahteraan masyarakat atau dapat mengikis jumlah warga miskin. Karena di Situbondo masih masuk dalam urutan kedua sebagai daerah tertinggal di Provinsi Jawa Timur.
Menurutnya, sekitar 100 ribu lebih masyarakat di Kabupaten Situbondo yang hidupnya masih di bawah garis kemiskinan atau 12 persen dari jumlah penduduk Situbondo. Artinya kebijakan Pemerintah Kabupaten harus mengarah pada pengentasan kemisikinan.
"Kalau ada target yang jelas dengan pembangunan jalan lingkar utara yang membutuhkan anggaran Rp152,3 miliar itu, tentunya kami mendukung, apalagi jika setelah dibangun bisa mengurangi angka kemisikinan," tuturnya.
Ia juga menyampaikan selama kepemimpinan Bupati Dadang Wigiarto periode sebelumnya memang mampu mengurangi angka kemiskinan dua persen dari sebelumnya 14 persen.
Sementara Wakil Ketua DPRD Situbondo Zainieye mengatakan rencana pembangunan jalan lingkar itu pihaknya masih menunggu pemaparan yang jelas dari eksekutif apakah ada dampak ekonomisnya bagi peningkatan kesejahteraan warga.
"Karena masih ada program yang harus diprioritaskan oleh pemerintah untuk keluar dari kategori daerah tertinggal seperti program pada lima tahun sebelumnya yang masih banyak yang belum tercapai. Akan tetapi jika memang dengan dibangunnya jalan lingkar akan berdampak pada pengentasan kemiskinan, ya bisa dilakukan," ujarnya.
Namun, kata dia, jika tidak ada dampak pada ekonomi dan beberapa indikator pada periode sebelumnya juga tidak tercapai maka rencana pembangunan itu perlu dievaluasi kembali.
"Dari analisa LKPJ Bupati dan RPJMD sebanyak 600 lebih indikator itu tidak semua tercapai. Oleh karena itu menurut saya yang harus menjadi program prioritas dan unggulan itu adalah program yang sebelumnya belum tercapai," kata politikus PPP itu. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Kami membutuhkan kejelasan dari eksekutif dari rencana pembuatan jalan lingkar utara itu. Apakah nantinya dibangunnya infrastruktur itu akan berdampak atau tidak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat?” ujar Ketua Fraksi PDI-P DPRD Situbondo Narwiyoto di Situbondo, Senin.
Ia mengemukakan setiap pengeluaran anggaran seharusnya benar-benar berdampak kepada kesejahteraan masyarakat atau dapat mengikis jumlah warga miskin. Karena di Situbondo masih masuk dalam urutan kedua sebagai daerah tertinggal di Provinsi Jawa Timur.
Menurutnya, sekitar 100 ribu lebih masyarakat di Kabupaten Situbondo yang hidupnya masih di bawah garis kemiskinan atau 12 persen dari jumlah penduduk Situbondo. Artinya kebijakan Pemerintah Kabupaten harus mengarah pada pengentasan kemisikinan.
"Kalau ada target yang jelas dengan pembangunan jalan lingkar utara yang membutuhkan anggaran Rp152,3 miliar itu, tentunya kami mendukung, apalagi jika setelah dibangun bisa mengurangi angka kemisikinan," tuturnya.
Ia juga menyampaikan selama kepemimpinan Bupati Dadang Wigiarto periode sebelumnya memang mampu mengurangi angka kemiskinan dua persen dari sebelumnya 14 persen.
Sementara Wakil Ketua DPRD Situbondo Zainieye mengatakan rencana pembangunan jalan lingkar itu pihaknya masih menunggu pemaparan yang jelas dari eksekutif apakah ada dampak ekonomisnya bagi peningkatan kesejahteraan warga.
"Karena masih ada program yang harus diprioritaskan oleh pemerintah untuk keluar dari kategori daerah tertinggal seperti program pada lima tahun sebelumnya yang masih banyak yang belum tercapai. Akan tetapi jika memang dengan dibangunnya jalan lingkar akan berdampak pada pengentasan kemiskinan, ya bisa dilakukan," ujarnya.
Namun, kata dia, jika tidak ada dampak pada ekonomi dan beberapa indikator pada periode sebelumnya juga tidak tercapai maka rencana pembangunan itu perlu dievaluasi kembali.
"Dari analisa LKPJ Bupati dan RPJMD sebanyak 600 lebih indikator itu tidak semua tercapai. Oleh karena itu menurut saya yang harus menjadi program prioritas dan unggulan itu adalah program yang sebelumnya belum tercapai," kata politikus PPP itu. (*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016