Surabaya (Antara Jatim) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Aburizal Bakrie atau akrab disapa Ical mengharapkan Musyawarah Daerah IX Golkar Jatim berakhir aklamasi dengan sistem musyawarah mufakat.
"Di daerah lain, Musda Golkar berakhir musyawarah mufakat dan saya yakin Jatim bisa melakukan itu, " ujarnya di sela pembukaan Musda IX DPD Golkar Jatim di Surabaya, Minggu.
Menurut dia, sistem musyawarah lebih memiliki nilai demokrasi dibandingkan pemungutan suara terbanyak, sekaligus meminimalisasi kegaduhan di kalangan internal.
Mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat tersebut juga meminta kepada siapa pun kader terpilih nantinya untuk menomorsatukan persatuan dan kesatuan dengan tidak memandang blok-blok yang sempat terpecah akibat konflik di tubuh internal.
"Jangan ada lagi main pecat sana pecat sini hanya gara-gara tidak berada dalam satu blok. Lupakan ego pribadi dan pentingkan keutuhan partai, " ucapnya.
Selain itu, lanjut dia, kepada pengurus baru nantinya diwajibkan selalu berkoordinasi dengan eksekutif atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan masukan demi kepentingan berbangsa.
"Tidak lupa pula saya ucapkan kepada Ketua Plt Golkar Jatim Edy Kuntadi yang selama 1,5 tahun ini sukses menjaga Golkar di Jatim tetap kondusif, " kata politisi yang juga seorang pengusaha tersebut.
Sementara itu, pada Musda kali ini terdapat dua nama yang berpeluang besar menjadi orang nomor satu di Golkar Jatim periode 2016-2021, yaitu Ketua DPD II Golkar Jombang sekaligus Bupati Nyono Suharli dan Ketua DPD II Golkar Malang sekaligus Bupati Rendra Kresna.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jatim Soekarwo sempat menyampaikan sarannya kepada peserta Musda Golkar agar memilih pemimpin berdasarkan musyawarah mufakat, bukan pemilihan suara terbanyak.
Orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut memisalkan pemilihan kepala rumah sakit jiwa yang diyakini akan memenangkan calon usungan pasien karena memiliki suara mayoritas.
"Bayangkan, pasien 400 orang, dokter dan karyawan tidak lebih dari 100 orang. Kalau ada pemilihan suara terbanyak, sudah pasti bisa diketahui siapa yang menang. Maka tentu saja pemilihan akan lebih tepat dilakukan musyawarah mufakat, " kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Selain Gubernur, turut hadir Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, perwakilan ketua partai politik di Jatim, Ketua Bawaslu Jatim Sufyanto, pengurus DPP Golkar, beserta anggota Fraksi Golkar DPR RI dari daerah pemilihan Jatim. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Di daerah lain, Musda Golkar berakhir musyawarah mufakat dan saya yakin Jatim bisa melakukan itu, " ujarnya di sela pembukaan Musda IX DPD Golkar Jatim di Surabaya, Minggu.
Menurut dia, sistem musyawarah lebih memiliki nilai demokrasi dibandingkan pemungutan suara terbanyak, sekaligus meminimalisasi kegaduhan di kalangan internal.
Mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat tersebut juga meminta kepada siapa pun kader terpilih nantinya untuk menomorsatukan persatuan dan kesatuan dengan tidak memandang blok-blok yang sempat terpecah akibat konflik di tubuh internal.
"Jangan ada lagi main pecat sana pecat sini hanya gara-gara tidak berada dalam satu blok. Lupakan ego pribadi dan pentingkan keutuhan partai, " ucapnya.
Selain itu, lanjut dia, kepada pengurus baru nantinya diwajibkan selalu berkoordinasi dengan eksekutif atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan masukan demi kepentingan berbangsa.
"Tidak lupa pula saya ucapkan kepada Ketua Plt Golkar Jatim Edy Kuntadi yang selama 1,5 tahun ini sukses menjaga Golkar di Jatim tetap kondusif, " kata politisi yang juga seorang pengusaha tersebut.
Sementara itu, pada Musda kali ini terdapat dua nama yang berpeluang besar menjadi orang nomor satu di Golkar Jatim periode 2016-2021, yaitu Ketua DPD II Golkar Jombang sekaligus Bupati Nyono Suharli dan Ketua DPD II Golkar Malang sekaligus Bupati Rendra Kresna.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jatim Soekarwo sempat menyampaikan sarannya kepada peserta Musda Golkar agar memilih pemimpin berdasarkan musyawarah mufakat, bukan pemilihan suara terbanyak.
Orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut memisalkan pemilihan kepala rumah sakit jiwa yang diyakini akan memenangkan calon usungan pasien karena memiliki suara mayoritas.
"Bayangkan, pasien 400 orang, dokter dan karyawan tidak lebih dari 100 orang. Kalau ada pemilihan suara terbanyak, sudah pasti bisa diketahui siapa yang menang. Maka tentu saja pemilihan akan lebih tepat dilakukan musyawarah mufakat, " kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Selain Gubernur, turut hadir Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, perwakilan ketua partai politik di Jatim, Ketua Bawaslu Jatim Sufyanto, pengurus DPP Golkar, beserta anggota Fraksi Golkar DPR RI dari daerah pemilihan Jatim. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016