MPR Dukung Presiden Soal Boikot Israel

Kediri (Antara Jatim) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menegaskan mendukung kebijakan Presiden yang mendorong negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk memboikot produk-produk Israel.

     

"Di KTT OKI itu atas kesungguhan Presiden dan perjuangan agar Palestina merdeka. Kami dukung apresiasi yang sudah disepakati (boikot Israel)," katanya saat menghadiri kegiatan pengajian di Pondok Pesantren Wali Barokah Kelurahan Burengan, Kecamatan Kota, Kediri, Jawa Timur, Kamis.

     

Ia mengatakan, sikap Presiden itu merupakan salah satu bentuk dukungan yang diberikan oleh Presiden. Seharusnya, dengan seruan itu disambut dengan baik, sebab Indonesia juga mendukung agar Palestina merdeka.

     

Terkait dengan adanya perbedaan penafsiran yang dikemukakan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo yang mengatakan Indonesia akan memboikot produk barang dan kebijakan yang dihasilkan di wilayah Palestina yang masih diduduki Israel, Zulkifli menilai hanya soal penafsiran saja.

"Kalau pernyataan yang beda itu hanya soal interpretasi saja," ujarnya.

     

Dalam penutupan KTT OKI, Senin (7/3), Presiden Jokowi mengatakan OKI perlu meningkatkan tekanan terhadap Israel, salah satunya dengan melakukan boikot produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan.

     

Presiden mengatakan terdapat urgensi bagi OKI untuk meningkatkan dukungan terhadap Palestina melalui sejumlah langkah konkret, dengan penguatan tekanan terhadap Israel, termasuk boikot terhadap produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan. 

     

Warga Indonesia antusias dengan ucapan Presiden Jokowi, bahkan juga dalam jaringan. Antusias netizen lalu diwujudkan dengan menyebarkan #JokowiBoykottIsrael di media sosial twitter, dan terbukti lebih dari empat jam pembicaraan utama. 

     

Namun, antusias itu menjadi kecewa, sebab Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo yang menjelaskan soal boikot tersebut. Johan Budi mengatakan, boikot itu tidak disempitkan pada produk barang, tapi kebijakan yang dihasilkan di wilayah pendudukan. Misalnya, boikot soal larangan memasuki kompleks Al-aqsa.

     

Sementara itu, sejumlah kalangan juga sempat mendesak agar Presiden memberikan ketegasan lagi soal pernyataannya. Seperti yang diungkapkan Ketua Komisi I DPR Mahfuz Sidik. Permintaan itu karena terdapat alat pertahanan dan keamanan Indonesia juga menggunakan produk Israel. Selain itu, beberapa radar yang digunakan di Indonesia juga merupakan produk Israel, meskipun membelinya dari beberapa negara di Eropa dan Amerika Serikat.

     

Dia mengatakan Indonesia sebenarnya tidak tergantung dengan produk pertahanan dan keamanan Israel karena sumber pengadaan alat pertahanan berasal dari Rusia dan AS, namun meminta Presiden memperjelas seruannya apakah itu hanya sebatas seruan moral atau seruan politik. (*)