Surabaya (Antara Jatim) - Partai Golkar Jawa Timur mencopot 12 pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I dengan alasan penyegaran kepengurusan dan dinilai sebagai hal biasa dalam organisasi.
"Tidak ada yang istimewa dari pergantian dan sebenarnya keputusan ini sudah lama kok, tapi baru disampaikan," ujar Sekretaris DPD I Golkar Jatim Gesang Budiarso kepada wartawan usai rapat konsolidasi partai di Surabaya, Selasa.
Keputusan tersebut, kata dia, berdasarkan Keputusan DPP Partai Golkar Nomor: KEP-71/DPP/GOLKAR/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Bakti Kepengurusan DPP Golkar Jatim dan Pengesahan Revitalisasi Komposisi dan Personalia DPD Golkar Jatim.
Berdasarkan SK tersebut, selain posisi sekretaris yang tak ada perubahan, di posisi ketua tetap dijabat oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt) Eddy Kuntadi dan 13 orang wakil ketua, serta puluhan pengurus di sejumlah bidang lainnya.
Menurut dia, keputusan itu usai mempertimbangkan bahwa kepengutusan DPD Golkar Jatim telah berakhir masa baktinya pada 31 Desember 2015, sekaligus mengajukan permohonan ke DPP Golkar untuk memperpanjang masa bakti.
Pencopotan sejumlah pengurus tersebut menuai reaksi keras sejumlah pihak karena diindikasikan menyingkirkan kader yang loyal terhadap Agung Laksono.
Dikonfirmasi terkait hal ini, Gesang Budiarso membantahnya dan tidak ada unsur kesengajaan maupun niatan tidak memakai kader tertentu.
"Tidak ada niatan menyingkirkan, apalagi memecat mereka. Ini hanya pergantian antarwaktu dan mereka tetap kader," ucapnya.
Sebanyak 12 pengurus Golkar Jatim yang dicopot antara lain Gatot Sudjito, Yusuf Husni, Sahat Tua Simanjuntak, Edi Budi Prabowo, Kodrat Sunyoto, Agus Salim, Ainur Rofiq dan beberapa nama lainnya.
Sementara itu, salah seorang pengurus Golkar Jatim yang ikut dicopot, Yusuf Husni, mengaku kecewa dengan sikap DPD yang memutuskannya sepihak, bahkan tak pernah mengkomunikasikan persoalan ini.
"Kami sampai detik ini juga belum menerima SK Pemberhentian. Pada rapat konsolidasi ini juga tidak diundang dengan alasan sudah diganti," kata politisi yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Bidang Kepemudaan tersebut.
Cak Ucup, panggilan akrabnya, bahkan tetap datang ke Kantor Golkar Jatim di Jalan Ahmad Yani Surabaya, namun tak ikut masuk ke arena rapat dengan alasan tidak diundang.
Anggota DPRD Jatim periode 2004-2009 itu mengaku tak mempersoalkan polemik yang terjadi dan berharap diselesaikan dengan semangat DPP agar dilakukan rekonsiliasi ke depan.
Ia mengaku datang untuk mengklarifikasi sekaligus meluruskan bahwa proses pergantian kepengurusan harus dilakukan dengan cara benar.
"Lebih baik tunggu rapat pleno bersama yang merupakan rapat konsolidasi DPP Golkar hasil Munas Riau Pasca-SK MenkumHAM yang akan digelar di Kantor Golkar Slipi Jakarta pada Kamis, 4 Januari 2016," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Tidak ada yang istimewa dari pergantian dan sebenarnya keputusan ini sudah lama kok, tapi baru disampaikan," ujar Sekretaris DPD I Golkar Jatim Gesang Budiarso kepada wartawan usai rapat konsolidasi partai di Surabaya, Selasa.
Keputusan tersebut, kata dia, berdasarkan Keputusan DPP Partai Golkar Nomor: KEP-71/DPP/GOLKAR/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Bakti Kepengurusan DPP Golkar Jatim dan Pengesahan Revitalisasi Komposisi dan Personalia DPD Golkar Jatim.
Berdasarkan SK tersebut, selain posisi sekretaris yang tak ada perubahan, di posisi ketua tetap dijabat oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt) Eddy Kuntadi dan 13 orang wakil ketua, serta puluhan pengurus di sejumlah bidang lainnya.
Menurut dia, keputusan itu usai mempertimbangkan bahwa kepengutusan DPD Golkar Jatim telah berakhir masa baktinya pada 31 Desember 2015, sekaligus mengajukan permohonan ke DPP Golkar untuk memperpanjang masa bakti.
Pencopotan sejumlah pengurus tersebut menuai reaksi keras sejumlah pihak karena diindikasikan menyingkirkan kader yang loyal terhadap Agung Laksono.
Dikonfirmasi terkait hal ini, Gesang Budiarso membantahnya dan tidak ada unsur kesengajaan maupun niatan tidak memakai kader tertentu.
"Tidak ada niatan menyingkirkan, apalagi memecat mereka. Ini hanya pergantian antarwaktu dan mereka tetap kader," ucapnya.
Sebanyak 12 pengurus Golkar Jatim yang dicopot antara lain Gatot Sudjito, Yusuf Husni, Sahat Tua Simanjuntak, Edi Budi Prabowo, Kodrat Sunyoto, Agus Salim, Ainur Rofiq dan beberapa nama lainnya.
Sementara itu, salah seorang pengurus Golkar Jatim yang ikut dicopot, Yusuf Husni, mengaku kecewa dengan sikap DPD yang memutuskannya sepihak, bahkan tak pernah mengkomunikasikan persoalan ini.
"Kami sampai detik ini juga belum menerima SK Pemberhentian. Pada rapat konsolidasi ini juga tidak diundang dengan alasan sudah diganti," kata politisi yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Bidang Kepemudaan tersebut.
Cak Ucup, panggilan akrabnya, bahkan tetap datang ke Kantor Golkar Jatim di Jalan Ahmad Yani Surabaya, namun tak ikut masuk ke arena rapat dengan alasan tidak diundang.
Anggota DPRD Jatim periode 2004-2009 itu mengaku tak mempersoalkan polemik yang terjadi dan berharap diselesaikan dengan semangat DPP agar dilakukan rekonsiliasi ke depan.
Ia mengaku datang untuk mengklarifikasi sekaligus meluruskan bahwa proses pergantian kepengurusan harus dilakukan dengan cara benar.
"Lebih baik tunggu rapat pleno bersama yang merupakan rapat konsolidasi DPP Golkar hasil Munas Riau Pasca-SK MenkumHAM yang akan digelar di Kantor Golkar Slipi Jakarta pada Kamis, 4 Januari 2016," katanya. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016