Tulungagung (Antara Jatim) - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Jawa Timur, Akhmad Munir mengkritisi banyaknya fenomena wartawan instan yang tidak memenuhi kualifikasi dan kapasitas kejurnalistikan, di mana mereka berangkat dari profesi tukang tambal ban sebelum terjun ke dunia media.
"Ada yang sehari sebelumnya masih nambal ban, tiba-tiba besok sudah jadi wartawan kesana kemari. Menurut saya, ini tren yang menyedihkan,” kata Munir saat didapuk menjadi pembicara dalam forum sarasehan bertema "Sinkronisasi Fungsi Humas dengan Insan Pers" yang digelar PWI Tulungagung di Hotel Narita Tulungagung, Selasa.
Kasuistis wartawan yang berlatar belakang tukang tambal ban hanya salah satu fakta yang menjadi ironi di balik perkembangan dunia jurnalistik di tanah air.
Menurut dia, masih banyak contoh lain yang menggambarkan bagaimana profesi jurnalistik atau wartawan hanya menjadi ajang para oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara memeras, meminta-minta ataupun melakukan teror melalui pemberitaan di media mereka.
"Masih banyak wartawan yang tak memiliki ilmu jurnalistik memadai. Situasi ini diperparah dengan keberadaan wartawan yang tak memiliki perusahaan media jelas atau berbadan hukum," ujarnya.
Menurut Munir, situasi tersebut sangat mempengaruhi kualitas reportase mereka yang berdampak pada produksi berita yang amburadul dan tak memenuhi kaidah jurnalistik sama sekali.
Padahal, lanjut dia, tak sedikit dari mereka yang bekerja di perusahaan media yang menjadi sumber informasi masyarakat.
Karenanya, Munir menyarankan kepada perusahaan media khususnya wartawan untuk mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan organisasi profesi.
Tak hanya PWI, kondisi ini juga dikeluhkan aparat pemerintah daerah yang kerap menjadi sasaran pemberitaan.
Kepala Bagian Humas Pemerintah Tulungagung, Sudarmadji mengaku kewalahan menerima serbuan para wartawan yang tercatat mencapai lebih dari 100 orang di wilayah kerjanya.
"Ada yang medianya jelas, ada yang tak jelas sama sekali," keluhnya.
Ironisnya, di kalangan wartawan yang hilir mudik di ruang kerjanya ini terjadi kesenjangan (gap) antara wartawan mingguan dan harian.
Tutur Sudarmaji, masing-masing wartawan tersebut biasanya menuntut mendapat perhatian yang sama dari pemerintah terutama soal akses informasi.
Kondisi ini memaksa staf humas untuk memilah wartawan yang diajak bekerjasama dengan yang abal-abal.
Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri Fadly Rahmawan meminta semua pihak tak memandang hitam putih soal profesi wartawan.
Menurut dia gelar "bodrek" tak lagi bisa disematkan kepada wartawan yang tak memiliki media saja.
Sebab pada kenyataannya banyak wartawan yang bekerja di perusahaan media jelas yang justru melakukan praktik amplop.
Situasi ini, menurut Fadly, turut memicu kemunculan produk jurnalistik warga (citizen journalism) yang tak lagi mempercayai produk jurnalistik media mainstream.
Kemunculan media sosial ini justru harus diapresiasi sebagai media alternatif di tengah kebijakan redaksi perusahaan media umum yang tak lagi netral.
"Jadi bukan soal mereka memiliki perusahaan media atau bukan, tapi sejauh mana produk jurnalistik itu memenuhi kaidah, selanjutnya biar masyarakat yang menilai," katanya.
Diskusi yang digelar di Hotel Narita ini menyepakati ditingkatkannya kapasitas wartawan untuk menghindari kesalahan pemberitaan.
Masyarakat khususnya aparat pemerintah juga diminta menggunakan hak tolak memberikan keterangan jika menghadapi wartawan nakal. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015