Malang (Antara Jatim) - Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Jawa Timur, Hadi Susanto menilai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat, Rohana, gagal mengemban amanah, sehingga peresmian rumah sakit milik pemerintah yang dijadwalkan akhir tahun ini gagal lagi untuk kesekian kalinya.

"Direktur RSUD kurang tegas dalam mengambil kebijakan strategis. Akibatnya, hal-hal strategis yang seharusnya bisa diputuskan dan diselesaikan menjadi tertunda. Dampaknya, peresmian RSUD yang sudah ditunggu-tunggu masyarakat akhirnya tertunda lagi," kata Hadi Susanto di Malang, Selasa.

Penyebab gagalnya peresmian RSUD pada akhir tahun ini, di antaranya disebabkan pengadaan obat dan alat kesehatan yang dilelang melalui Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), juga gagal. Belum lagi beberapa kendala lain yang belum terselesaikan, seperti renovasi sejumlah titik bangunan.

Menurut politisi dari PDIP itu, saat ini perlu solusi bersama antara RSUD, Dinas Kesehatan dan Pemkot Malang agar ada jalan keluar, sehingga anggaran yang sudah digunakan bisa sesuai azas manfaat. Oleh karena itu, pihak-pihak terkait harus menelusuri kendala apa saja yang menghambat penyelesaian pembangunan RSUD, termasuk peresmiannya, selain pengadaan obat  dan alat kesehatan.

"Kendalanya selama ini apa? Itu yang harus ditelusuri dan dikaji, selanjutnya dipecahkan bersama-sama agar pengoperasian RSUD ini tidak tertunda lagi. Kalau tahun ini gagal, tahun depan harus dioperasikan, mau tidak mau harus sudah melayani pasien, karena pengoperasian RSUD yang berada di wilayah timur Kota Malang ini sudah ditunggu-tunggu masyarakat sekitar," ujarnya.

Selama ini warga yang berdomisili di wilayah timur Kota Malang, yakni di Kecamatan Kedungkandang dan sekitarnya harus ke pusat kota jika sakit yang tidak bisa ditagani di Puskesmas setempat, yakni ke RSSA Malang atau ke RS Panti Nirmala sebagai RS terdekat.

Peresmian RSUD yang dijadwalkan sejak Juni 2013 hingga kini masih belum terealisasi karena berbagai kendala. Sebelumnya, RSUD tersebut masih masih belum selesai pembangunan fisiknya, kemudian kekurangan tenaga medis dan administrasi. Kegagalan selanjutnya karena sebagian bangunan mengalami kebocoran, sehingga harus direnovasi. Dan, sekarang karena gagal lelang obat dan peralatan kesehatan.     

Pembangunan RSUD Kota Malang tersebut semula ditujukan untuk mengakomodasi warga miskin pengguna Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat daerah (Jamkesda). Namun, saat ini sudah berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang pembayaran preminya dikover pemerintah.(*)

Pewarta: Endang Sukarelawati

Editor : Masuki M. Astro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015