Jambore Buruh Migran Rumuskan Kebijakan Perlindungan TKI

Jember (Antara Jatim) - Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, mengatakan kegiatan "Jambore Nasional Buruh Migran Indonesia" yang digelar 23-25 November 2015 di Universitas Jember, Jawa Timur, akan merumuskan sejumlah kebijakan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

"Jambore itu digagas karena melihat kenyataan bahwa nasib buruh migran Indonesia masih memprihatinkan," kata Anis disela-sela pembukaan Jambore Nasional Buruh Migran di Jember, Senin.

Menurut dia, satu juta lebih buruh migran menghadapi pelanggaran HAM seperti tidak digaji, diperkosa, dianiaya, serta mengalami perdagangan manusia, sehingga jambore itu diharapkan dapat menghasilkan "road map" perlindungan buruh migran yang berbasis pada masalah nyata dengan didasari pada kajian ilmiah.

"Selama ini Indonesia belum memiliki 'road map' atau peta jalan perlindungan buruh migran. Kebijakan yang dilakukan pemerintah masih bersifat reaktif dan ad hoc, misalnya jika ada TKI dihukum mati, maka pemerintah membuat program moratorium pengiriman TKI dan ketika ada deportasi TKI, baru membentuk tim," paparnya.

Ia mengatakan banyak pula kebijakan pemerintah di bidang buruh migran yang tidak berdasarkan pada kajian ilmiah, sehingga berharap adanya pusat kajian migrasi yang meneliti dan mengkaji berbagai permasalahan mengenai buruh migran. 

"Di negara-negara lain seperti Vietnam, Filipina, dan Bangladesh sudah ada pusat kajian migrasi. Oleh karena itu saya mengharapkan adanya pusat kajian migrasi di perguruan tinggi di Indonesia," ucap alumnus Fakultas Hukum Universitas Jember itu.

Para peserta jambore menggelar sidang pleno bertema "Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Buruh Migran", sedangkan untuk diskusi tematik akan dimulai pada Selasa (24/11)

Menanggapi pusat kajian migrasi itu, Rektor Universitas Jember, M. Hasan berjanji akan menindaklnjuti usulan tersebut karena sudah ada penelitian dan kajian mengenai permasalahan buruh migran yang dilakukan para dosen dari berbagai perspektif kelimuan, sehingga pendirian pusat kajian imigrasi sangat mungkin di Universitas Jember.

"Jambore Nasional Buruh Migran itu menjadi momentum bagi Universitas Jember untuk memberikan sumbangan nyata bagi persoalan buruh migran. Salah satunya dengan mengorganisasikan pendirian pusat kajian imigrasi," tuturnya.

Jambore Nasional Buruh Migran Indonesia 2015 diikuti sekitar 1.670 peserta dari perwakilan TKI dari Arab Saudi, Malaysia, Hong Kong, Korea Selatan, dan negara lainnya, serta mantan buruh migran dari berbagai daerah di Indonesia seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Pulau Jawa dan daerah lainnya.

Acara Jambore Nasional Buruh Migran Indonesia 2015 dimeriahkan dengan penampilan tari yang dibawakan oleh para buruh migran dari NTB dan NTT. Para peserta jambore juga dapat melihat pameran hasil karya para buruh migran dan keluarganya dari seluruh Indonesia. (*)