Kediri (Antara Jatim) - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, mempersilakan pengusaha lokal untuk ikut bersaing dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, pascapenerapan program e-purchasing di kota ini.
"Pemerintah daerah diberi kesempatan menyampaikan usulan barang dan jasa dalam katalog elektronik, dan ini hal ini kabar menggembiran karena uang yang dibelanjakan dapat dinikmati pengusaha lokal," kata Wakil Wali Kota Kediri Lilik Muhibbah dalam acara di Balai Kota Kediri, Rabu.
Ia mengatakan, Presiden telah mewajibkan program e-purchasing untuk pengadaan barang dan jasa, dengan dimuat dalam katalog elektronik. Sistem ini dinilai dapat lebih mudah dan aman dalam proses pengadaan barang.
Sesuai dengan harapan Presiden, dengan program ini diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran mudah diserap. Dengan itu, masyarakat dapat menikmati belanja pemerintah.
Kepala Dinas Pendapatan Kota Kediri Hadi Wahjono mengatakan program ini memang terobosan baru oleh Presiden. Di Jatim, belum semua daerah menerapkan program ini.
Ia mengatakan, banyak keuntungan dengan program e-purchasing. Selama ini, pengadaan barang lebih banyak ke Jakarta, tapi dengan program ini cukup dengan penyedia kebutuhan di daerah.
Hadi mengatakan, dalam waktu dekat akan mengumpulkan satuan kerja dan meminta mereka melakukan pendataan kebutuhan mereka. Dari situ, nantinya akan disampaikan di katalog elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), tentang kebutuhan itu, dan akan dilakukan lelang secara terbuka.
"Jika daerah sudah mampu mengadakan sendiri, kenapa harus ke Jakarta," katanya.
Ia juga mengatakan dengan program itu akan lebih mudah mendapatkan alternatif barang dengan kualitas bagus dan harga yang bersaing. Barang itu juga beragam misalnya kendaraan sepeda motor, mobil, ataupun komputer.
Dalam katalog juga akan dijelaskan sekalian harga kendaraan tersebut. Selain lebih terbuka, dalam pembelian banyak pun negara bisa diuntungkan, karena adanya selisih harga tersebut.
Hadi juga menjelaskan, dengan adanya keterbukaan penyelanggaraan pengadaan barang dan jasa di Kota Kediri, pemerintah menganugerahkan "National Procurement Award 2015" dengan kategori kepemimpinan dan transformasi pengadaan secara elektronik oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia) pada Selasa (10/11).
Dalam penghargaan itu, terdapat terdapat empat kategori penghargaan yang diberikan kepada pimpinan/ kementrian/ lembaga/ pemerintah daerah/ instansi, yaitu kategori penerapan prinsip transparasi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan, kategori akselerasi implementasi e-procurement, kategori kepemimpinan dalam transformasi pengadaan secara elektronik, serta penghargaan pada LPSE dan ULP yang berprestasi.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas, Sofyan Djalil kepada Pemkot Kediri yang diwakili Wakil Walikota Kediri Lilik Muhibbah yang dalam kesempatan itu didampingi oleh Kabag Pengelolaan Data Elektronik (PDE) Kota Kediri, Tri Krisminarko, di Balai Sudirman Jakarta. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Pemerintah daerah diberi kesempatan menyampaikan usulan barang dan jasa dalam katalog elektronik, dan ini hal ini kabar menggembiran karena uang yang dibelanjakan dapat dinikmati pengusaha lokal," kata Wakil Wali Kota Kediri Lilik Muhibbah dalam acara di Balai Kota Kediri, Rabu.
Ia mengatakan, Presiden telah mewajibkan program e-purchasing untuk pengadaan barang dan jasa, dengan dimuat dalam katalog elektronik. Sistem ini dinilai dapat lebih mudah dan aman dalam proses pengadaan barang.
Sesuai dengan harapan Presiden, dengan program ini diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran mudah diserap. Dengan itu, masyarakat dapat menikmati belanja pemerintah.
Kepala Dinas Pendapatan Kota Kediri Hadi Wahjono mengatakan program ini memang terobosan baru oleh Presiden. Di Jatim, belum semua daerah menerapkan program ini.
Ia mengatakan, banyak keuntungan dengan program e-purchasing. Selama ini, pengadaan barang lebih banyak ke Jakarta, tapi dengan program ini cukup dengan penyedia kebutuhan di daerah.
Hadi mengatakan, dalam waktu dekat akan mengumpulkan satuan kerja dan meminta mereka melakukan pendataan kebutuhan mereka. Dari situ, nantinya akan disampaikan di katalog elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), tentang kebutuhan itu, dan akan dilakukan lelang secara terbuka.
"Jika daerah sudah mampu mengadakan sendiri, kenapa harus ke Jakarta," katanya.
Ia juga mengatakan dengan program itu akan lebih mudah mendapatkan alternatif barang dengan kualitas bagus dan harga yang bersaing. Barang itu juga beragam misalnya kendaraan sepeda motor, mobil, ataupun komputer.
Dalam katalog juga akan dijelaskan sekalian harga kendaraan tersebut. Selain lebih terbuka, dalam pembelian banyak pun negara bisa diuntungkan, karena adanya selisih harga tersebut.
Hadi juga menjelaskan, dengan adanya keterbukaan penyelanggaraan pengadaan barang dan jasa di Kota Kediri, pemerintah menganugerahkan "National Procurement Award 2015" dengan kategori kepemimpinan dan transformasi pengadaan secara elektronik oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia) pada Selasa (10/11).
Dalam penghargaan itu, terdapat terdapat empat kategori penghargaan yang diberikan kepada pimpinan/ kementrian/ lembaga/ pemerintah daerah/ instansi, yaitu kategori penerapan prinsip transparasi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan, kategori akselerasi implementasi e-procurement, kategori kepemimpinan dalam transformasi pengadaan secara elektronik, serta penghargaan pada LPSE dan ULP yang berprestasi.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas, Sofyan Djalil kepada Pemkot Kediri yang diwakili Wakil Walikota Kediri Lilik Muhibbah yang dalam kesempatan itu didampingi oleh Kabag Pengelolaan Data Elektronik (PDE) Kota Kediri, Tri Krisminarko, di Balai Sudirman Jakarta. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015