Surabaya (Antara Jatim) - Penjabat Wali Kota Surabaya Nurwiyatno mendatangi kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Surabaya, Senin, guna konsultasi mengenai pengawasan pegawai negeri sipil (PNS) selama proses berlangsungnya Pilkada Surabaya 2015.
"Saya ke sini semata-mata untuk silaturahmi dan ini kan juga bagian dari persiapan Pilkada Surabaya," kata Nurwiyatno saat di Panwaslu Surabaya.
Saat di Panwas Surabaya, Penjabat Wali Kota Surabaya ini ditemui oleh Ketua Panwas Surabaya, Wahyu Hariyadi. Nurwiyatno sempat menanyakan perihal nentralitas PNS apakah masuk dalam ranah pengawasan Panwas.
Mendapati hal itu, Ketua Panwaslu Surabaya Wahyu Hariyadi mengatakan sudah ada kesepakatan bersama yang dibuat Bawaslu RI, Mendagri dan Menpan RB terkait pengawasan Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Pengawasan itu akan dilakukan secara bersama-sama sesuai kewenangan. Misalnya, mengenai kode etik maka itu kewenangan dari Menpan, tapi kalau soal regulasi pilkada kewenangan ada di Bawaslu," katanya.
Namun demikian, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis pengawasan dari Bawaslu RI mengenai hal itu. "Tentunya nanti akan dibentuk komisi yang terdiri dari berbagai unsur," ujarnya.
Nurwiyatno menargetkan partisipasi masyarakat pada Pilkada Surabaya 9 Desember nanti bisa melebihi 50 persen. Ditanya perihal kemungkinan banyak warga Surabaya yang memilih bepergian dibandingkan untuk mencoblos, Nurwiyatno menegaskan bahwa kemungkinan itu kecil terjadi.
Hal ini dikarenakan pada 9 Desember mendatang bertepatan dengan hari Rabu. "Jadi tanggal 9 itu kan hari Rabu, bukan hari kejepit. Jadi tidak ada warga yang ke luar kota. Senin sampai Selasa masih masuk kerja, lalu Rabu libur hanya untuk nyoblos, baru Kamis kerja lagi," katanya.
Ia menambahkan penetapan hari libur nasional ini diharapkan agar masyarakat turut aktif dalam pesta demokrasi. Semua pihak diminta gencar menyosialisasikan pelaksanaan Pilkada Serentak ini.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Saya ke sini semata-mata untuk silaturahmi dan ini kan juga bagian dari persiapan Pilkada Surabaya," kata Nurwiyatno saat di Panwaslu Surabaya.
Saat di Panwas Surabaya, Penjabat Wali Kota Surabaya ini ditemui oleh Ketua Panwas Surabaya, Wahyu Hariyadi. Nurwiyatno sempat menanyakan perihal nentralitas PNS apakah masuk dalam ranah pengawasan Panwas.
Mendapati hal itu, Ketua Panwaslu Surabaya Wahyu Hariyadi mengatakan sudah ada kesepakatan bersama yang dibuat Bawaslu RI, Mendagri dan Menpan RB terkait pengawasan Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Pengawasan itu akan dilakukan secara bersama-sama sesuai kewenangan. Misalnya, mengenai kode etik maka itu kewenangan dari Menpan, tapi kalau soal regulasi pilkada kewenangan ada di Bawaslu," katanya.
Namun demikian, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis pengawasan dari Bawaslu RI mengenai hal itu. "Tentunya nanti akan dibentuk komisi yang terdiri dari berbagai unsur," ujarnya.
Nurwiyatno menargetkan partisipasi masyarakat pada Pilkada Surabaya 9 Desember nanti bisa melebihi 50 persen. Ditanya perihal kemungkinan banyak warga Surabaya yang memilih bepergian dibandingkan untuk mencoblos, Nurwiyatno menegaskan bahwa kemungkinan itu kecil terjadi.
Hal ini dikarenakan pada 9 Desember mendatang bertepatan dengan hari Rabu. "Jadi tanggal 9 itu kan hari Rabu, bukan hari kejepit. Jadi tidak ada warga yang ke luar kota. Senin sampai Selasa masih masuk kerja, lalu Rabu libur hanya untuk nyoblos, baru Kamis kerja lagi," katanya.
Ia menambahkan penetapan hari libur nasional ini diharapkan agar masyarakat turut aktif dalam pesta demokrasi. Semua pihak diminta gencar menyosialisasikan pelaksanaan Pilkada Serentak ini.(*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015