DPD Koordinasikan Proyek Rp40 Miliar Bermasalah di Pamekasan

Pamekasan (Antara Jatim) - Anggota DPD RI Ahmad Nawardi menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait proyek tangkis laut senilai Rp40 miliar di Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur, yang kini bermasalah.

"Kami akan menanyakan terkait penyelesaian masalah proyek itu," kata Ahmad Nawardi kepada Antara di Pamekasan, Senin.

Anggota DPD RI Ahmad Nawardi mengemukakan hal itu, menanggapi pertanyaan wartawan terkait upaya yang hendak dilakukan wakil daerah itu atas persoalan proyek tangkis laut dari pemerintah pusat di Pamekasan yang rusak sebelum digunakan.

Proyek tangkis laut bermasalah senilai Rp40 miliar itu di Desa Tlonto Raja, Kecamatan Pasean. Proyek itu rusak sebelum digunakan, karena bahannya tidak sesuai dengan spesifikasi teknik (spek).

Proyek tangkis laut itu dibangun untuk mencegah terjadinya abrasi pantai, dan dana proyek itu bersumber dari dana reaktif Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono kala itu.

Proyek ini dibangun atas usulan Pemkab Pamekasan, karena banyak rumah-rumah warga yang tinggal di sepanjang pesisir pantai Tlonto Raja itu rusak, saat musim angin kencang dan ombak besar.

Namun, setelah proyek dikerjaan, tanggul justru terseret ombak, sehingga uang negara hilang secara percuma.

Sejak proyek itu digerap, memang telah menuai protes dari warga yang tinggal di sekitar partai, sebab material yang digunakan untuk tangkis laut itu merupakan tanah liat, bukan beton. Sehingga, saat terjadi ombak besar dan angin kencang, tangkis laut yang dikerjakaan oleh rekanan PT Nindia Karya itu rusak.

Proyek pembangunan tangkis laut di pesisir pantai utara Pamekasan ini merupakan satu dari tiga proyek bernilai miliaran rupiah yang juga bermasalah di Pamekasan.

Proyek lainnya yang juga bermasalah ialah proyek pengendali banjir di Sungai Kalijombang dan Sungai Kalisemajid, serta proyek pembangunan waduk di Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Pamekasan.

Ketiga proyek bermasalah ini semuanya merupakan bantuan program dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Pamekasan pascaoperasional Jembatan Suramadu.

"Yang jelas segala hal yang menyangkut kepentingan rakyat banyak, apalagi tangkis laut akan kami koordinasikan dengan pemerintah pusat. Ini kan demi kebaikan bersama, khususnya masyarakat pesisir di pantai utara Pamekasan itu," kata anggota Komite II DPD RI Ahmad Nawardi menjelaskan. (*)