Surabaya (Antara Jatim) - Pengamat dari Dosen Fakultas Psikologi Unair Dr MG Bagus A. Putra
mengatakan bahwa pembunuhan aktivis lingkungan di Lumajang, Salim Kancil
kemungkinan karena adanya nilai orientasi materi.
"Dalam hal ini saya melihat dari sisi psikologi sosial bahwa faktor
industrialisasi memicu adanya `materi value oriented` (MVO) karena
sebagian orang ketika berbicara materi, maka uang akan menjadi lebih
penting dari pada nyawa," katanya di Surabaya, Jatim, Rabu.
Ia mengatakan, masalah ekonomi bisa terjadi perang bunuh membunuh
karena adanya tiga hal dalam agresi, yaitu pelaku, korban, serta
tindakan yang bermacam-macam.
"Dalam kasus pembunuhan Salim Kancil ini, aspek psikologi dan
sosial sudah terpenuhi dalam tiga hal agresi, yaitu pelaku, korban,
serta tindakan kekerasan yang mengakibatkan adanya korban yang
meninggal," tuturnya.
Menurut dia, para pelaku pembunuhan Salim Kancil mempunyai
kepentingan ekonomi hingga tega menghabisi nyawa seseorang yag
dilatarbelakangi adanya faktor deindividuasi.
"Pelaku pembunuhan Salim Kancil kemungkinan karena terpengaruh
adanya deindividuasi yaitu hilangnya konsep perilaku normal ketika
individu tidak dapat diidentifikasi, seperti awalnya karakter sesorang
pendiam, kemudian ia berada di suatu kelompok, maka ia bisa saja tega
membunuh seseorang yang tidak bersalah," jelasnya.
Kasus pembunuhan Salim Kancil, ia menambahkan sangat disayangkan
karena sekelompok massa menghakimi Salim di dekat sekolah PAUD dan
berada di lingkungan pemerintah desa Selok Awar-Awar, Kecamatan
Pasirian, Kabupaten Lumajang.
"Hal ini patut disayangkan karena akan menjadi kejadian traumatik
bagi anak-anak, khususnya mereka yang menyaksikan aksi kekerasan, maupun
bagi warga sekitar serta bagi keluarga korban," terangnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, solusi untuk menangani permasalahan
tersebut harus ada ketegasan dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah,
maupun pemerintah desa agar tidak ada lagi nyawa yang menjadi bahan
pertarungan konflik tambang pasir.
"Lembaga perwakilan rakyat juga harus bisa menanganinya secara
baik, namun jika dilihat dari kasus ini sebenarnya konflik juga bisa
dipetakan, itu berarti fungsi dari DPD maupun DPRD masih belum berjalan
baik," ungkapnya.
Selain itu, lanjutnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)
sosial juga harus diperhatikan, karena selama ini dunia usaha hanya
memperhatikan Amdal lingkungan fisik.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
mengatakan bahwa pembunuhan aktivis lingkungan di Lumajang, Salim Kancil
kemungkinan karena adanya nilai orientasi materi.
"Dalam hal ini saya melihat dari sisi psikologi sosial bahwa faktor
industrialisasi memicu adanya `materi value oriented` (MVO) karena
sebagian orang ketika berbicara materi, maka uang akan menjadi lebih
penting dari pada nyawa," katanya di Surabaya, Jatim, Rabu.
Ia mengatakan, masalah ekonomi bisa terjadi perang bunuh membunuh
karena adanya tiga hal dalam agresi, yaitu pelaku, korban, serta
tindakan yang bermacam-macam.
"Dalam kasus pembunuhan Salim Kancil ini, aspek psikologi dan
sosial sudah terpenuhi dalam tiga hal agresi, yaitu pelaku, korban,
serta tindakan kekerasan yang mengakibatkan adanya korban yang
meninggal," tuturnya.
Menurut dia, para pelaku pembunuhan Salim Kancil mempunyai
kepentingan ekonomi hingga tega menghabisi nyawa seseorang yag
dilatarbelakangi adanya faktor deindividuasi.
"Pelaku pembunuhan Salim Kancil kemungkinan karena terpengaruh
adanya deindividuasi yaitu hilangnya konsep perilaku normal ketika
individu tidak dapat diidentifikasi, seperti awalnya karakter sesorang
pendiam, kemudian ia berada di suatu kelompok, maka ia bisa saja tega
membunuh seseorang yang tidak bersalah," jelasnya.
Kasus pembunuhan Salim Kancil, ia menambahkan sangat disayangkan
karena sekelompok massa menghakimi Salim di dekat sekolah PAUD dan
berada di lingkungan pemerintah desa Selok Awar-Awar, Kecamatan
Pasirian, Kabupaten Lumajang.
"Hal ini patut disayangkan karena akan menjadi kejadian traumatik
bagi anak-anak, khususnya mereka yang menyaksikan aksi kekerasan, maupun
bagi warga sekitar serta bagi keluarga korban," terangnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, solusi untuk menangani permasalahan
tersebut harus ada ketegasan dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah,
maupun pemerintah desa agar tidak ada lagi nyawa yang menjadi bahan
pertarungan konflik tambang pasir.
"Lembaga perwakilan rakyat juga harus bisa menanganinya secara
baik, namun jika dilihat dari kasus ini sebenarnya konflik juga bisa
dipetakan, itu berarti fungsi dari DPD maupun DPRD masih belum berjalan
baik," ungkapnya.
Selain itu, lanjutnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)
sosial juga harus diperhatikan, karena selama ini dunia usaha hanya
memperhatikan Amdal lingkungan fisik.(*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015