Gresik, (Antara Jatim) - Ketua Dewan Pers Prof Bagir Manan menegaskan media atau insan pers tidak boleh terlibat dalam politik, dan harus tetap pada aturannya berpihak kepada masyarakat atau publik.
"Terkait politik, kami di Dewan Pers sudah mengeluarkan seruan kepada wartawan, yakni yang menjadi tim sukses salah satu calon kita minta untuk mengundurkan diri atau nonaktif sementara menjadi wartawan," ucap Bagir di Gresik, Jawa Timur, Senin.
Bagir yang hadir dalam pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Gresik itu mengakui, pelaksanaan Pilkada serentak di berbagai daerah bisa membawa sejumlah media larut dalam pesta demokrasi tersebut dan memihak salah satu calon.
Ia menjelaskan pers merupakan institusi dan infrastruktur politik, namun politik yang memihak masyarakat banyak, dan tidak menjauhkan diri dari rakyat banyak dengan mendukung salah satu calon dalam pesta demokrasi.
"Pers harus kembali ke masyarakat, dan harus mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat, artinya siapa pun yang bekerja untuk publik maka harus memikirkan tanggung jawabnya publik," ujarnya.
Ia mengatakan, salah satu kontrol efektif bagi pers yang melanggar atau yang tidak bertanggungjawab harus berasal dari publik sendiri, sebab kunci sukses atau tidaknya pers juga tergantung dari publik atau masyarakat.
"Secara filosofi kebebasan itu milik setiap orang, dan batas kebebasan seseorang adalah kebebasan orang lain, sama halnya dengan insan pers atau media yang kini sudah mulai bebas bersuara," tuturnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Terkait politik, kami di Dewan Pers sudah mengeluarkan seruan kepada wartawan, yakni yang menjadi tim sukses salah satu calon kita minta untuk mengundurkan diri atau nonaktif sementara menjadi wartawan," ucap Bagir di Gresik, Jawa Timur, Senin.
Bagir yang hadir dalam pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Gresik itu mengakui, pelaksanaan Pilkada serentak di berbagai daerah bisa membawa sejumlah media larut dalam pesta demokrasi tersebut dan memihak salah satu calon.
Ia menjelaskan pers merupakan institusi dan infrastruktur politik, namun politik yang memihak masyarakat banyak, dan tidak menjauhkan diri dari rakyat banyak dengan mendukung salah satu calon dalam pesta demokrasi.
"Pers harus kembali ke masyarakat, dan harus mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat, artinya siapa pun yang bekerja untuk publik maka harus memikirkan tanggung jawabnya publik," ujarnya.
Ia mengatakan, salah satu kontrol efektif bagi pers yang melanggar atau yang tidak bertanggungjawab harus berasal dari publik sendiri, sebab kunci sukses atau tidaknya pers juga tergantung dari publik atau masyarakat.
"Secara filosofi kebebasan itu milik setiap orang, dan batas kebebasan seseorang adalah kebebasan orang lain, sama halnya dengan insan pers atau media yang kini sudah mulai bebas bersuara," tuturnya.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015