Surabaya (Antara Jatim) - Tiga relawan pendukung mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan mengirim surat terbuka lewat media sosial kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejumlah 11.037 karakter.
"Saya menandatangani surat itu bersama Gus Amik (KH Miratul Mukminin, pengasuh Pesantren PSM Takeran, Magetan, Jatim) dan H Amal Al Ghazali (aktivis pertanian modern)," kata penasehat hukum M. Erick Antariksa di Surabaya, Rabu.
Penasihat hukum yang sering menangani perkara-perkara hukum Band Slank itu menjelaskan surat bertajuk "Negara yang Menugaskan, Negara yang Menghukum" itu diunggah ke media sosial pada 20 Juni lalu.
Surat terbuka itu diawali dengan apresiasi terhadap Presiden Jokowi yang mengumumkan dan melantik para menteri yang tidak berkesan birokratis, sederhana, dam tidak terlalu formal.
"Sosok Bapak memang dikenal publik dekat dengan rakyat sejak memimpin kota Solo, tidak terjebak pada kemasan birokrasi sebagai penguasa, tapi lebih banyak mendengar dan melihat langsung sebagai pemimpin. Kekuatan itulah yang mengantarkan Bapak menjadi Jakarta 1 dan akhirnya Indonesia 1," katanya mengutip isi surat.
Pada bagian lain, gaya merakyat harus segera ditunjukkan dengan kepemimpinan yang lebih strategis dan bukan teknis lagi, di antaranya menjawab masalah harga sembako yang terjangkau, transportasi murah, keamanan stabil, harga gabah menguntungkan, harga beras tidak melambung, dan birokrasi betul-betul menjadi pelayan masyarakat.
Terkait harapan untuk kepemimpinan yang strategis itulah, relawan Dahlan Iskan dalam surat terbuka itu membagi masyarakat pemilih Jokowi dalam tiga kelompok.
Ketiga kelompok adalah kelompok yang mengkritisi (DPR, Fraksi Koalisi, partai pengusung), kelompok relawan (berbagai elemen), dan kelompok yang merasa peduli dan punya harapan besar adanya perubahan pada bangsa ini.
"Kelompok ketiga memiliki harapan revolusi mental yang Bapak canangkan sebagai ruh pemerintahan bisa lebih dikonkretkan, terutama di bidang ekonomi dan sinergi penegakan hukum," demikian butir lain dari isi surat itu.
Mereka (kelompok ketiga) berharap pertumbuhan ekonomi bisa berlari kencang dan tetap berpihak pada rakyat, bukan kelompok tertentu. Bisa dirasakan bagaimana tidak harmonisnya tim ekonomi dalam menyelesaikan program strategis yang terkait hajat hidup orang banyak, baik di hulu maupun hilirnya.
Mereka juga berharap para penegak hukum tidak mencari atau bahkan berebut panggung hanya untuk menunjukkan eksistensinya. Publik melihat Egosentris korps menjadi pilihan utama dibandingkan dengan mewujudkan rasa keadilan yang sesungguhnya di masyarakat.
"Di tengah suasana meluruskan yang bengkok dan menjernihkan yang keruh, tiba-tiba publik dikagetkan lagi. Seorang Dahlan Iskan yang menjadi salah satu ikon antikorupsi menjadi tersangka kasus korupsi Gardu induk PLN, padahal orang mengenal Dahlan mirip Bapak, dari gaya kepemimpinan, kesederhanaan, terobosan maupun integritas," katanya mengutip lagi dari bagian lain surat itu.
Selama 22 bulan memimpin PLN, Dahlan Iskan selalu berbicara lantang, berani tampil di depan memberikan komitmen pemberantasan korupsi. Tidak jarang Dahlan mengatakan, "Jika harus masuk penjara karena langkah terobosan itu dianggap salah, maka saya rela masuk penjara, agar listrik bisa menyala.".
Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu mendukung langkah Dahlan dengan mempercayainya lagi sebagai Menteri BUMN yang mengurusi aset negara yang nilainya lebih dari Rp1.000 triliun.
"Sungguh ironis bahkan tragis, seorang Dahlan Iskan yang menyuarakan antikorupsi dan mau mengambil risiko masuk penjara karena membela kebutuhan hajat hidup orang banyak, ternyata harus di-tersangka-kan kasus korupsi, hanya karena membuat terobosan atau kebijakan yang ditafsirkan salah oleh penyidik," katanya.
Begitu pula, saat Dahlan dituinjuk oleh Presiden sebagai koordinator pembuatan mobil listrik untuk kepentingan negara yang dipersembahkan pada perhelatan APEC, yang menyinergikan kekuatan BUMN dalam menyukseskan program tersebut ternyata dianggap salah dan korupsi.
"Karena itu, dalam web pribadinya, Dahlan pun siap mengganti seluruh biaya pembuatan mobil listrik yang disponsori oleh dana CSR BUMN dari uang pribadinya jika dianggap salah oleh penyidik. Sungguh suatu peristiwa yang sangat memrihatinkan di negeri ini," katanya.
Oleh karena itu, ketiga penulis surat itu mengapresiasi penegasan yang bijak saat Presiden Jokowi memimpin rapat pemberantasan korupsi agar sinergi penegakan hukum betul-betul dijalankan dengan baik, sehingga tidak terjadi orang yang tidak perlu disalahkan, dihukum.
"Salam sukses untuk Bapak dalam mengemban amanah, karena rakyat berharap banyak pada kearifan Bapak. Bagaimana dengan program Kartu Sehat yang juga merupakan terobosan Bapak untuk mengatasi kemiskinan dengan dana dari sebagian CSR BUMN, apakah juga akan ikut disalahkan?," kata Erick yang juga Koordinator Dahlanis itu. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Saya menandatangani surat itu bersama Gus Amik (KH Miratul Mukminin, pengasuh Pesantren PSM Takeran, Magetan, Jatim) dan H Amal Al Ghazali (aktivis pertanian modern)," kata penasehat hukum M. Erick Antariksa di Surabaya, Rabu.
Penasihat hukum yang sering menangani perkara-perkara hukum Band Slank itu menjelaskan surat bertajuk "Negara yang Menugaskan, Negara yang Menghukum" itu diunggah ke media sosial pada 20 Juni lalu.
Surat terbuka itu diawali dengan apresiasi terhadap Presiden Jokowi yang mengumumkan dan melantik para menteri yang tidak berkesan birokratis, sederhana, dam tidak terlalu formal.
"Sosok Bapak memang dikenal publik dekat dengan rakyat sejak memimpin kota Solo, tidak terjebak pada kemasan birokrasi sebagai penguasa, tapi lebih banyak mendengar dan melihat langsung sebagai pemimpin. Kekuatan itulah yang mengantarkan Bapak menjadi Jakarta 1 dan akhirnya Indonesia 1," katanya mengutip isi surat.
Pada bagian lain, gaya merakyat harus segera ditunjukkan dengan kepemimpinan yang lebih strategis dan bukan teknis lagi, di antaranya menjawab masalah harga sembako yang terjangkau, transportasi murah, keamanan stabil, harga gabah menguntungkan, harga beras tidak melambung, dan birokrasi betul-betul menjadi pelayan masyarakat.
Terkait harapan untuk kepemimpinan yang strategis itulah, relawan Dahlan Iskan dalam surat terbuka itu membagi masyarakat pemilih Jokowi dalam tiga kelompok.
Ketiga kelompok adalah kelompok yang mengkritisi (DPR, Fraksi Koalisi, partai pengusung), kelompok relawan (berbagai elemen), dan kelompok yang merasa peduli dan punya harapan besar adanya perubahan pada bangsa ini.
"Kelompok ketiga memiliki harapan revolusi mental yang Bapak canangkan sebagai ruh pemerintahan bisa lebih dikonkretkan, terutama di bidang ekonomi dan sinergi penegakan hukum," demikian butir lain dari isi surat itu.
Mereka (kelompok ketiga) berharap pertumbuhan ekonomi bisa berlari kencang dan tetap berpihak pada rakyat, bukan kelompok tertentu. Bisa dirasakan bagaimana tidak harmonisnya tim ekonomi dalam menyelesaikan program strategis yang terkait hajat hidup orang banyak, baik di hulu maupun hilirnya.
Mereka juga berharap para penegak hukum tidak mencari atau bahkan berebut panggung hanya untuk menunjukkan eksistensinya. Publik melihat Egosentris korps menjadi pilihan utama dibandingkan dengan mewujudkan rasa keadilan yang sesungguhnya di masyarakat.
"Di tengah suasana meluruskan yang bengkok dan menjernihkan yang keruh, tiba-tiba publik dikagetkan lagi. Seorang Dahlan Iskan yang menjadi salah satu ikon antikorupsi menjadi tersangka kasus korupsi Gardu induk PLN, padahal orang mengenal Dahlan mirip Bapak, dari gaya kepemimpinan, kesederhanaan, terobosan maupun integritas," katanya mengutip lagi dari bagian lain surat itu.
Selama 22 bulan memimpin PLN, Dahlan Iskan selalu berbicara lantang, berani tampil di depan memberikan komitmen pemberantasan korupsi. Tidak jarang Dahlan mengatakan, "Jika harus masuk penjara karena langkah terobosan itu dianggap salah, maka saya rela masuk penjara, agar listrik bisa menyala.".
Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu mendukung langkah Dahlan dengan mempercayainya lagi sebagai Menteri BUMN yang mengurusi aset negara yang nilainya lebih dari Rp1.000 triliun.
"Sungguh ironis bahkan tragis, seorang Dahlan Iskan yang menyuarakan antikorupsi dan mau mengambil risiko masuk penjara karena membela kebutuhan hajat hidup orang banyak, ternyata harus di-tersangka-kan kasus korupsi, hanya karena membuat terobosan atau kebijakan yang ditafsirkan salah oleh penyidik," katanya.
Begitu pula, saat Dahlan dituinjuk oleh Presiden sebagai koordinator pembuatan mobil listrik untuk kepentingan negara yang dipersembahkan pada perhelatan APEC, yang menyinergikan kekuatan BUMN dalam menyukseskan program tersebut ternyata dianggap salah dan korupsi.
"Karena itu, dalam web pribadinya, Dahlan pun siap mengganti seluruh biaya pembuatan mobil listrik yang disponsori oleh dana CSR BUMN dari uang pribadinya jika dianggap salah oleh penyidik. Sungguh suatu peristiwa yang sangat memrihatinkan di negeri ini," katanya.
Oleh karena itu, ketiga penulis surat itu mengapresiasi penegasan yang bijak saat Presiden Jokowi memimpin rapat pemberantasan korupsi agar sinergi penegakan hukum betul-betul dijalankan dengan baik, sehingga tidak terjadi orang yang tidak perlu disalahkan, dihukum.
"Salam sukses untuk Bapak dalam mengemban amanah, karena rakyat berharap banyak pada kearifan Bapak. Bagaimana dengan program Kartu Sehat yang juga merupakan terobosan Bapak untuk mengatasi kemiskinan dengan dana dari sebagian CSR BUMN, apakah juga akan ikut disalahkan?," kata Erick yang juga Koordinator Dahlanis itu. (*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015