Tulungagung (Antara Jatim) - Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mengakui, perubahan status sejumlah puskesmas di daerah itu menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) masih terkendala minimnya tenaga akutansi sebagai penanggung jawab laporan keuangan puskesmas.
"Memang belum ada tenaga akutansi. Untuk menjadi BLUD, puskesmas mulai sekarang harus merekrut tenaga ahli yang menguasai masalah pembukuan lembaga, terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan," kata Kasi Pelayanan Kesehatan Dasar (Yankesdas) Dinkes Tulungagung, Lis Wulandari di Tulungagung, Minggu.
Dari total 31 puskesmas yang tersebar di 19 kecamatan di Tulungagung, lanjut Lis, belum satupun yang berstatus BLUD.
Anggaran operasional puskesmas selama ini masih mengandalkan kucuran dana dari APBD. Demikian pula dengan pendapatan hasil jasa layanan, semua disetor ke kas daerah dalam bentuk PAD (pendapatan asli daerah) .
Tidak adanya pengelolaan keuangan secara langsung itulah yang menjadi penyebab tidak kunjung dilakukannya perekrutan tenaga akutansi.
"Saat masih berstatus non-BLUD dan mengandalkan suntikan APBD, pembukuan tidak terlalu rumit, sehingga belum menggunakan tenaga ahli/khusus akutansi. Kini dengan rencana pembentukan BLUD puskesmas, kekurangan itu harus segera diisi," tandasnya.
Lis menambahkan, saat ini seluruh dokumen BLUD telah lengkap dan pemenuhan tenaga akuntansi selanjutnya bisa dilakukan saat puskesmas telah berubah status menjadi BLUD.
"Artinya, tim akuntansi bukan menjadi kendala prinsip untuk perubahan status puskesmas. Proses rekrutmen bisa dilakukan sambil jalan, bahkan setelah status baru menjadi BLUD," terang Lis.
Lis berharap, dari 31 puskesmas yang tersebar di 19 kecamatan di Tulungagung, minimal ada lima puskesmas yang lolos verifikasi menjadi BLUD.
"Kami optimistis, semua bisa menjadi BLUD. Sekitar 90 persen siap BLUD. Hal itu berdasarkan persiapan yang sudah dilakukan, termasuk dokumen BLUD," ujarnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Memang belum ada tenaga akutansi. Untuk menjadi BLUD, puskesmas mulai sekarang harus merekrut tenaga ahli yang menguasai masalah pembukuan lembaga, terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan," kata Kasi Pelayanan Kesehatan Dasar (Yankesdas) Dinkes Tulungagung, Lis Wulandari di Tulungagung, Minggu.
Dari total 31 puskesmas yang tersebar di 19 kecamatan di Tulungagung, lanjut Lis, belum satupun yang berstatus BLUD.
Anggaran operasional puskesmas selama ini masih mengandalkan kucuran dana dari APBD. Demikian pula dengan pendapatan hasil jasa layanan, semua disetor ke kas daerah dalam bentuk PAD (pendapatan asli daerah) .
Tidak adanya pengelolaan keuangan secara langsung itulah yang menjadi penyebab tidak kunjung dilakukannya perekrutan tenaga akutansi.
"Saat masih berstatus non-BLUD dan mengandalkan suntikan APBD, pembukuan tidak terlalu rumit, sehingga belum menggunakan tenaga ahli/khusus akutansi. Kini dengan rencana pembentukan BLUD puskesmas, kekurangan itu harus segera diisi," tandasnya.
Lis menambahkan, saat ini seluruh dokumen BLUD telah lengkap dan pemenuhan tenaga akuntansi selanjutnya bisa dilakukan saat puskesmas telah berubah status menjadi BLUD.
"Artinya, tim akuntansi bukan menjadi kendala prinsip untuk perubahan status puskesmas. Proses rekrutmen bisa dilakukan sambil jalan, bahkan setelah status baru menjadi BLUD," terang Lis.
Lis berharap, dari 31 puskesmas yang tersebar di 19 kecamatan di Tulungagung, minimal ada lima puskesmas yang lolos verifikasi menjadi BLUD.
"Kami optimistis, semua bisa menjadi BLUD. Sekitar 90 persen siap BLUD. Hal itu berdasarkan persiapan yang sudah dilakukan, termasuk dokumen BLUD," ujarnya.(*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015