Pasuruan (Antara Jatim) - Menteri Sosial Khofifah Indah Parawansa meminta kepada seluruh kepala daerah untuk segera mengeluarkan Surat Perintah Alokasi (SPA) agar penerima beras untuk warga miskin dapat memperoleh jatah raskin pada bulan Ramadhan dan sebelum Idul Fitri 1436 Hijriah.
"Kemensos mengimbau agar bupati atau wali kota di tempat masing-masing segera mengeluarkan SPA agar raskin bisa didistribusikan menjelang bulan puasa serta sebelum lebaran. Saya harapkan SPA bisa segera diselesaikan awal Juni, sehingga pada awal Juli jatah raskin bisa dibagikan," katanya dalam kunjungan ke Pondok Pesantren Darul Ilmi di Dusun Candi, Desa Tunggulwulung, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Sabtu petang.
Ia mengatakan apabila SPA sudah turun dari bupati atau wali kota, maka gudang divre dan subdivre (Bulog, red) seluruh Indonesia bisa mendistribusikan raskin pada bulan Juni supaya pada bulan puasa para penerima raskin bisa tenang, karena stok tercukupi, sehingga percepatan SPA pada bulan Juli nantinya atau ketika menjelang lebaran diharapkan bisa aman.
"Saya mendorong seluruh kepala daerah untuk segera mengirim SPA kepada Divisi Regional (divre) dan sub divre Perum Bulog maksimal akhir Juni 2015. Tanpa SPA tersebut, Bulog tidak bisa mengeluarkan beras dari gudang divre maupun sub divre karena sudah termasuk prosedur yang berlaku," ujarnya.
Setelah SPA dikelurkan, ia menambahkan untuk kepala daerah seharusnya bisa mengecek langsung ke masing-masing gudang Bulog di wilayahnya untuk memastikan kebenaran data raskin yang diterima ke daerah (divre) masing-masing, apakah telah sesuai atau belum.
"Pemeriksaan raskin meliputi jumlah serta kepastian kualitas beras, seperti warna kuning, ada batu dan jamur, serta nihil dari kandungan sintetis, plastik, maupun zat berbahaya lainnya. Sehingga saya meminta agar bupati atau wali kota dan Tim Kordinasi (Tikor) Raskin bisa memastikan beras yang akan dikirim ke daerah itu layak dikonsumsi dari titik distribusi ke titik bagi," ucapnya.
Dari data Kemensos, stok beras raskin dalam setahun mencapai 2,7 juta ton. Anggaran yang dipersiapkan Kementerian Sosial senilai Rp18,9 triliun untuk 15,5 juta rumah tangga penerima manfaat dengan jatah masing-masing sebesar 15 kilogram per bulan.
Sementara itu, ketika ditanya tentang pengungsi rohingya, hingga saat ini Kemensos sedang melakukan upaya identifikasi terhadap anak yatim piatu yang terpisah dari keluarganya karena mereka yang kini bercampur di pengungsian membutuhkan pola asuh yang lebih kondusif dan pemulihan sosial.
"Saat ini Kemensos sedang merancang beberapa solusi, bahkan sudah banyak pesantren yang telah memberikan penawaran kepada Kemensos untuk mengasuh mereka. Ada kurang lebih 200 pondok pesantren dari beberapa daerah di Indonesia, namun di Jawa Timur pondok pesantren yang sudah konfirmasi dan siap mengurus secara mandiri beberapa anak yatim piatu pengungsi rohingya adalah di Malang dan Bojonegoro," paparnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan Kemensos sendiri sudah menyatakan siap mengurus sendiri anak-anak pengungsian itu di lembaga yang dikelolanya, yaitu Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), sedangkan untuk anak yatim dipastikan dirawat dan dididik oleh lembaga seperti ponpes dan tidak untuk diadopsi.
"Selain identifikasi yang juga dilakukan untuk mendata dan memastikan pengungsi Rohingya yang terpisah dengan keluarganya, kami juga melakukan penanganan seperti pendekatan 'resetlement' dan relokasi, namun dipastikan pemerintah memberikan perlindungan dan pelayanan sosial hingga setahun penuh," tandasnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Kemensos mengimbau agar bupati atau wali kota di tempat masing-masing segera mengeluarkan SPA agar raskin bisa didistribusikan menjelang bulan puasa serta sebelum lebaran. Saya harapkan SPA bisa segera diselesaikan awal Juni, sehingga pada awal Juli jatah raskin bisa dibagikan," katanya dalam kunjungan ke Pondok Pesantren Darul Ilmi di Dusun Candi, Desa Tunggulwulung, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Sabtu petang.
Ia mengatakan apabila SPA sudah turun dari bupati atau wali kota, maka gudang divre dan subdivre (Bulog, red) seluruh Indonesia bisa mendistribusikan raskin pada bulan Juni supaya pada bulan puasa para penerima raskin bisa tenang, karena stok tercukupi, sehingga percepatan SPA pada bulan Juli nantinya atau ketika menjelang lebaran diharapkan bisa aman.
"Saya mendorong seluruh kepala daerah untuk segera mengirim SPA kepada Divisi Regional (divre) dan sub divre Perum Bulog maksimal akhir Juni 2015. Tanpa SPA tersebut, Bulog tidak bisa mengeluarkan beras dari gudang divre maupun sub divre karena sudah termasuk prosedur yang berlaku," ujarnya.
Setelah SPA dikelurkan, ia menambahkan untuk kepala daerah seharusnya bisa mengecek langsung ke masing-masing gudang Bulog di wilayahnya untuk memastikan kebenaran data raskin yang diterima ke daerah (divre) masing-masing, apakah telah sesuai atau belum.
"Pemeriksaan raskin meliputi jumlah serta kepastian kualitas beras, seperti warna kuning, ada batu dan jamur, serta nihil dari kandungan sintetis, plastik, maupun zat berbahaya lainnya. Sehingga saya meminta agar bupati atau wali kota dan Tim Kordinasi (Tikor) Raskin bisa memastikan beras yang akan dikirim ke daerah itu layak dikonsumsi dari titik distribusi ke titik bagi," ucapnya.
Dari data Kemensos, stok beras raskin dalam setahun mencapai 2,7 juta ton. Anggaran yang dipersiapkan Kementerian Sosial senilai Rp18,9 triliun untuk 15,5 juta rumah tangga penerima manfaat dengan jatah masing-masing sebesar 15 kilogram per bulan.
Sementara itu, ketika ditanya tentang pengungsi rohingya, hingga saat ini Kemensos sedang melakukan upaya identifikasi terhadap anak yatim piatu yang terpisah dari keluarganya karena mereka yang kini bercampur di pengungsian membutuhkan pola asuh yang lebih kondusif dan pemulihan sosial.
"Saat ini Kemensos sedang merancang beberapa solusi, bahkan sudah banyak pesantren yang telah memberikan penawaran kepada Kemensos untuk mengasuh mereka. Ada kurang lebih 200 pondok pesantren dari beberapa daerah di Indonesia, namun di Jawa Timur pondok pesantren yang sudah konfirmasi dan siap mengurus secara mandiri beberapa anak yatim piatu pengungsi rohingya adalah di Malang dan Bojonegoro," paparnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan Kemensos sendiri sudah menyatakan siap mengurus sendiri anak-anak pengungsian itu di lembaga yang dikelolanya, yaitu Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), sedangkan untuk anak yatim dipastikan dirawat dan dididik oleh lembaga seperti ponpes dan tidak untuk diadopsi.
"Selain identifikasi yang juga dilakukan untuk mendata dan memastikan pengungsi Rohingya yang terpisah dengan keluarganya, kami juga melakukan penanganan seperti pendekatan 'resetlement' dan relokasi, namun dipastikan pemerintah memberikan perlindungan dan pelayanan sosial hingga setahun penuh," tandasnya. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015