Oleh Nur Imansyah Mataram (Antara) - Kaukus LSM Nusa Tengara Barat untuk reformasi birokrasi mendesak pemerintah provinsi segera meningkatkan status Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) TKI dari peraturan gubernur menjadi peraturan daerah, agar memiliki kekuatan dalam pengelolaan dan perbaikan pelayanan. "Karena, jika statusnya berubah menjadi perda, maka LTSP akan memiliki kekuatan untuk mengelola kewenangan dan anggaran, sehingga bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada calon TKI maupun TKI," kata Suyono, Koordinator Kaukus LSM (lembaga swadaya masyarakat) NTB dalam pertemuannya dengan Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin, di Mataram, Rabu. Ia menjelaskan, Kaukus LSM NTB, yang terdiri atas gabungan LSM dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram, selama setahun terakhir ini melakukan kajian terkait perbaikan layanan di LTSP TKI NTB. Bahkan, kata dia, pihaknya juga berupaya mendorong Gubernur NTB membuat nota kesepahaman (MoU) antara lembaga vertikal dalam penanganan TKI, misalnya dalam proses pengurusan paspor, cek medis dan data kependudukan, untuk mengantisipasi pembuatan dokumen TKI yang tidak sesuai identitas asli para calon TKI atau TKI. Karena itu, pihaknya menyayangkan NTB sebagai pelopor LTSP TKI belum menunjukkan perkembangan yang maksimal, justru pemerintah Jawa Timur yang belajar ke NTB, lebih maju dengan layanan yang maksimal dan modern. "Semua menggunakan sistem online," ujarnya. Sementara itu, Fitri Rachmawati, perwakilan AJI Mataram menawarkan agar Pemerintah Provinsi NTB memanfaatkan tenaga muda yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi (IT) untuk terlibat dalam proses pendataan TKI se-NTB dengan sistem "online".(*)

Pewarta:

Editor : Chandra Hamdani Noer


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015