Tulungagung (Antara Jatim) - Puluhan sekolah negeri jenjang SMP dan SMA di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, ditengarai mulai mengalami kesulitan anggaran pendidikan akibat munculnya larangan menerima sumbangan dari wali murid, kecuali ada rekomendasi dari bupati. "Faktanya begitu. Kami tidak bisa merincinya satu persatu, tapi memang ada instruksi agar sekolah tidak menerima sumbangan pendidikan dalam bentuk apapun, sebelum melapor dan menerima izin bupati," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Bambang Triono, Selasa. Ia mengungkapkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikucurkan pemerintah melalui APBN tidak mencukupi untuk menutup seluruh kebutuhan operasional pendidikan selama setahun. Bambang mencontohkan plafon BOS untuk siswa SMA dan SMP yang masing-masing dipatok sebesar Rp1 juta per siswa dan Rp710 ribu per siswa. "Secara matematis biaya dasar pendidikan untuk jenjang SMA itu mencapai Rp2,5 juta per siswa/tahun sedangkan SMP sekitar Rp1,7 juta per siswa/tahun. Jadi masih defisit sekitar Rp1,5 juta dan Rp1 juta per siswa/tahun," urainya. Dulu, lanjut Bambang, pihak sekolah biasanya menyerahkan permasalahan tersebut ke komite sekolah untuk menggalang sumbangan pendidikan dari wali murid secara sukarela. Namun seiring kencangnya desakan sejumlah elemen masyarakat agar Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo merealisasikan janji politik semasa kampanye untuk menggelar pendidikan murah, tak satupun sekolah negeri jenjang SMP dan SMA yang berani menerima sumbangan/iuran dari para wali murid. "Sebagian sekolah terpaksa melakukan efisiensi karena dana BOS yang disalurkan triwulan sekali itupun selain tidak sepadan dengan kebutuhan operasional pendidikan juga acapkali molor realisasinya," kata Bambang. Akibat lebih jauh, ungkap Bambang, beberapa lembaga SMP dan SMA terpaksa meminjam sejumlah uang ke bank. Ia khawatir kondisi itu terus berlarut sehingga berpengaruh terhadap pola belajar-mengajar di sekolah bersangkutan. "Program pengajaran tetap diberikan secara normal, namun ada sejumlah poin dalam RAPBS (rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah) yang terpaksa kami anulir untuk efisiensi," jawab salah satu Kepala SMA Negeri Tulungagung saat dikonfirmasi Bambang Triono melalui telepon. Jumlah lembaga pendidikan negeri jenjang SMP dan SMA di Tulungagung secara keseluruhan tercatat sebanyak 67 sekolah, dengan rincian 48 SMPN, 11 SMA, dan 8 SMK. Sementara jumlah peserta didik untuk jenjang SMP tercatat sekitar 15 ribu siswa dan jenjang SMA/SMK sekitar 8 ribu siswa. "Untuk menutup kekurangan biaya operasional pendidikan di 67 SMP/SMA ini idealnya dibutuhkan dana subsidi tambahan sekitar Rp50 miliar dari APBD. Tapi dengan postur APBD Tulungagung yang hanya Rp1,2 triliun, plafon sebesar itu belum bisa diterapkan," kata Bambang Triono. Ia mengonfirmasi bahwa alokasi subsidi pendidikan dari APBD Kabupaten Tulungagung 2014 baru sekitar Rp9 miliar, jauh dari kebutuhan ideal, pungkasnya. (*)

Pewarta:

Editor : Didik Kusbiantoro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014