Jember (Antara Jatim) - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf meminta bupati dan wali kota mewaspadai keberadaan "Islamic State of Iraq and Syria" (ISIS) karena gerakan radikal tersebut sudah masuk ke Indonesia. "Kami minta pemerintah kabupaten/kota mewaspadai ISIS karena bupati dan wali kota harus peka terhadap persebaran organisasi yang dapat menyebabkan stabilitas keamanan terganggu," kata Saifullah saat memberikan sambutan pada seminar internasional "Stemming Islamic Radicalism in Indonesia" di Kampus STAIN Jember, Senin. Menurut dia, para pimpinan di daerah harus memanfaatkan semua sumber daya yang ada di wilayahnya masing-masing, agar gerakan ISIS tidak semakin menyebar luas dalam kehidupan masyarakat. "Dengan memaksimalkan peran serta bupati dan wali kota, pergerakan organisasi yang mengganggu stabilitas NKRI bisa terdeteksi lebih dini seperti ISIS," ucap pria yang akrab disapa Gus Ipul. Saat ini, kata dia, keberadaan ISIS di Indonesia masih belum begitu besar dibandingkan negara-negara Islam lainnya dan berdasarkan data Badan Intelijen Nasional (BIN) terdeteksi sebanyak 56 anggota ISIS berada di Indonesia, 16 di antaranya berasal dari Jatim. Dengan kondisi tersebut, Pemprov Jatim menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 Tahun 2014 tentang Larangan Gerakan ISIS di Jatim karena pemerintah provinsi setempat merasa bahwa gerakan ISIS membawa kekhawatiran di lingkungan masyarakat yang bisa mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban. "Pergub Larangan Gerakan ISIS yang diterbitkan Pemprov Jatim merupakan yang pertama di Indonesia, sehingga dengan pergub tersebut diharapkan ISIS tidak berkembang di Jatim," tuturnya. Ia menjelaskan sebenarnya masalah keyakinan dan radikalisme merupakan wewenang pemerintah pusat, namun pemprov merasa perlu menerbitkan sebuah aturan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan karena gerakan ISIS menimbulkan gejolak yang berkembang di masyarakat. "Apabila ISIS dibiarkan berkembang, maka kemerdekaan NKRI akan terkoyak karena semua hal yang diperjuangkan gerakan radikal tersebut menyalahi tujuan merdekanya NKRI dan pendiri bangsa Indonesia yang mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia memiliki tujuan untuk mempunyai tanah air sendiri," paparnya. (*)

Pewarta:

Editor : Didik Kusbiantoro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014