Surabaya (Antara Jatim) - Forum Anak Muda Nahdlatul Ulama (FAMNU) Jawa Timur memprotes sikap politisi senior Amien Rais yang mencampuri urusan pilihan politik warga NU, sehingga mantan Ketua MPR tersebut harus segera minta maaf kepada warga nahdliyin. "Tidak selayaknya politisi senior bersikap semacam itu dan memberi contoh politik yang tidak beretika," kata Koordinator FAMNU Jawa Timur, M Irfan, di Surabaya, Rabu. Ia mengemukakan hal itu menanggapi pernyataan Amien Rais bahwa NU tidak 100 persen solid dalam mendukung pasangan Jokowi-JK, karena sebagian besar ke Prabowo-Hatta. Dia mengingatkan masyarakat terutama warga NU bahwa Amien Rais adalah salah satu aktor dibalik penjatuhan Gus Dur dari kursi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2001. "Harus diingat bahwa lengsernya Gus Dur dari kursi Presiden bukan karena kasus Bruneigate dan Buloggate seperti yang dituduhkan. Pelengseran itu adalah upaya konspirasi yang menodai konstitusi dan demokrasi di Indonesia," ujarnya. Bahkan, katanya, kalau mau konsisten, maka sebaiknya juga diulang pernyataan Amien Rais tanggal 2 September 1998 yang menyebut Prabowo Subianto harus diseret ke Mahkamah Militer untuk mengetahui motif penculikan terhadap aktivis prodemokrasi. "Semuanya harus jelas, karena politik itu tidak boleh dilakukan dengan menggadaikan prinsip-prinsip etika, seperti koalisi PDS dengan PKS, atau koalisi kelompok moderat dengan kelompok radikal dalam pilpres. Jangan menggadaikan etika untuk pragmatisme," katanya. Ia menyatakan politisi sekaliber Amien Rais seharusnya mengajarkan sikap santun kepada anak-anak muda dalam penggunaan idiom agama dalam politik, seperti keterlibatan NU dalam politik, istilah perang badar dalam politik, dan sebagainya. Sebelumnya, Gerakan Penyelamat Nahdlatul Ulama (GPNU) dan Barisan Muda Nahdlatul Ulama (BMNU) memprotes sikap Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj yang mendukung capres tertentu, karena orang nomer satu di PBNU itu harus netral. Akhirnya, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menegaskan bahwa PBNU bersikap netral dan tidak akan memberikan "stempel" kepada capres manapun serta memberikan kebebasan kepada Nahdliyin untuk memilih berdasarkan hati nurani dan kriteria masing-masing. (*)

Pewarta:

Editor : Tunggul Susilo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014