Surabaya (Antara Jatim) - Sebanyak 24 pejabat tingkat menengah dan tinggi dari 11 negara di Afrika dan Timur Tengah berkunjung ke Balai Kota Surabaya, Kamis. Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Febri A. Ruddiyard mengatakan lawatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Indonesia, Africa and Middle East Technical Cooperation Program on Good Governance (IAMTCP-GG) yang diselenggarakan di Jakarta dan Surabaya pada 19-23 Mei 2014. "Forum ini akan fokus pada topik reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas, pemberantasan korupsi, dan pelibatan masyarakat dalam peningkatan tata kelola pemerintahan," katanya. Negara-negara yang mengirimkan wakilnya di antaranya, Palestina, Yaman, Sudan, Liberia, Mozambique, dan Gambia. Serta ada pula Madagaskar, Tunisia, Libya, Irak, dan Mesir. Selain itu, lanjut dia, momen ini dimanfaatkan para peserta sebagai ajang saling bertukar pengalaman. Di Indonesia, kata dia, pemerintah daerah dipandang sebagai ujung tombak implementasi "good governance". "Oleh karenanya, delegasi dari Afrika dan Timur Tengah diajak melihat secara langsung penerapannya di masing-masing kota," katanya. Dikatakan Febri, pemilihan Kota Surabaya dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai narasumber berdasarkan seleksi oleh Kemenlu dan Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB). Hasilnya, kata dia, Surabaya memang dinilai layak dijadikan lokasi "best practice" bagi para delegasi. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memaparkan hal-hal apa saja yang sudah ditempuh pemkot demi menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Salah satu caranya yakni dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan seluruh manajemen perkotaan. "Dengan pemanfaatan teknologi, kinerja pemerintahan kini menjadi lebih efisien secara waktu dan hemat dari segi anggaran," ujarnya. Pengusulan pembangunan sekarang diajukan secara elektronik melalui e-musrenbang. Perhitungan biaya/anggaran juga sangat detail karena sudah menggunakan sistem e-budgeting. Tak hanya dalam sistem keuangan, pemanfaatan teknologi juga diterapkan di berbagai penjuru kota dalam bentuk pemasangan kamera "close-circuit television" (CCTV). Menurut Risma, selain untuk faktor keamanan, pemasangan CCTV juga bertujuan untuk pengaturan lalu lintas. "Dari segi keamanan kita koordinasi dengan pihak kepolisian untuk memantau tindak kriminalitas. Sedangkan pengaturan lalu lintas dioperasikan oleh dinas perhubungan," katanya. (*)

Pewarta:

Editor : Edy M Yakub


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014