Banyuwangi (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah setempat tahun 2012. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi Djajat Sudrajat, Kamis, mengatakan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) tersebut merupakan pertama kali dalam sejarah 20 tahun penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemkab Banyuwangi. "Selama ini, Banyuwangi dinilai belum berhasil menyajikan laporan yang terbaik sesuai standar BPK dan selama bertahun-tahun opini yang diberikan BPK terhadap LPKD Banyuwangi adalah wajar dengan pengecualian (WDP)," tuturnya. Bahkan, BPK sempat memberikan opini "disclaimer" terhadap hasil audit LKPD Banyuwangi pada era pemerintahan Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari. Saat dipimpin Bupati Abdullah Azwar Anas, kata dia, penilaian BPK berubah dan pada tahun pertama pemerintahannya, BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP). "Alhamdulilah BPK memberikan opini WTP penuh atas hasil audit LKPD 2012 kepada Pemkab Banyuwangi yang artinya laporan keuangan kami dianggap wajar dalam segala hal material dan pos-pos anggaran dinilai akuntabel," paparnya. Menurut dia, opini WTP yang diperoleh Banyuwangi merupakan buah usaha setelah melakukan kerja keras dan perbaikan besar-besaran selama dua tahun terakhir yang dimulai dengan tertib perencanaan, tertib tata usaha dan tertib pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Kami patut syukuri dan ini kerja keras semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menyusun LKPD," katanya. Ia menjelaskan, selama ini Banyuwangi gagal mendapatkan WTP karena terkendala belum tertibnya aset pengelolan daerah dan belum bisa menyusun sistem validasi aset (SIVA), namun pihaknya belajar dan mulai melakukan tertib seluruh penyusunan LKPD secara benar dengan arahan bupati selaku pemegang kekuasaan yang terus memantau menertibkan pengelolaan keuangan dan aset daerah. "Saat ini, penyusunan SIVA bisa dilakukan secara 'online' oleh SKPD. Kami harus pertahankan WTP karena ada juga beberapa kabupaten yang telah meraih opini tersebut tidak bisa mempertahankan dan mendapat WDP," ujarnya. Dari 37 laporan keuangan daerah yang diserahkan BPK, Banyuwangi merupakan satu-satunya kabupaten yang mendapatkan opini WTP murni, sedangkan 12 kabupaten memperoleh opini WTP DPP (Dengan Paragraf Penjelas), sementara sisanya WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Hasil pemeriksaan LKPD tersebut diserahkan Kepala BPK Jawa Timur Muzakkir kepada Bupati Abdullah Azwar Anas, di Kantor BPK Jawa Timur Selasa (28/5) bersama kabupaten lainnya.(*)

Pewarta:

Editor : FAROCHA


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2013