Surabaya (Antara Jatim) - Pengamat politik sekaligus Ketua Parlamen Watch Jawa Timur Umar Salahudin menyatakan adanya kompensasi yang disuarakan sejumlah anggota fraksi di DPRD Surabaya untuk mendukung boikot kegiatan kunjungan kerja merupakan politik transaksional yang tentunya merugikan masyarakat. "Soal kompensasi lebih pada politik transaksional. Ini karena kompensasi berkaitan dengan saya dapat apa, kamu dapat apa," kata Umar di Surabaya, Jumat. Menurut dia, politik transaksional tersebut sangat disayangkan karena orientasinya hanya untuk menjatuhkan Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana yang dinilai tidak memiliki legitimasi karena tidak mewakili fraksi manapun setelah dipecat dari Partai Demokrat dan pindah ke Partai Hanura. "Kalau seperti ini akan menimbulkan antisipasi terhadap DPRD Surabaya," katanya. Umar mengatakan pihaknya tidak memungkiri bahwa tahun ini merupakan tahun politik yang tentunya dibutuhkan biaya politik yang cukup banyak bagi anggota DPRD Surabaya yang mencalonkan kembali menjadi calon anggota legislator (caleg). "Tahun depan memasuki masa masa kampanye. Bahkan kunker juga mulai dikurangi," katanya. Ia menjelaskan jika kepentingan pribadi menjadi utama dari pada kepentingan masyarakat luas, maka hal ini akan menjadi dampak buruk di kemudian hari. Sebelumnya, Ketua Fraksi Gabungan Apkindo DPRD Surabaya Edi Rusianto mengatakan pertemuan dengan sejumlah fraksi pendukung boikot kunker yang diikuti perwakilan Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PKS, dan Fraksi Apkindo beberapa hari lalu belum ada titik terang. Baik dari DPC Partai Demokrat Surabaya maupun calon ketua DPRD Surabaya M. Machmud hingga kini juga belum jelas, kompensasi apa yang akan ditawarkan kepada fraksi lain. "Kita baru pertemuan satu kali dan itupun belum konkrit. Kompensasi yang ditawarkan Fraksi Demokrat kepada fraksi lain juga belum jelas," katanya. Edi mengatakan kompensasi itu bentuknya macam-macam seperti halnya kocok ulang unsur pimpinan di DPRD mulai dari Ketua DPRD, Ketua Komisi B, Ketua Badan Kehormatan (BK). "Semua itu belum ada yang jelas. Selama ini masih menunggu," katanya. Begitu juga, lanjut dia, pihaknya sudah menyampaikan kapan target waktunya semua itu bisa terealisasi juga belum jelas. "Jika itu berhasil, terus kita disuruh apa. Apa kita disuruh tabrakan dengan ketua (Wishnu). Setelah itu ya sudah," katanya.(*)

Pewarta:

Editor : Endang Sukarelawati


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2013