Surabaya - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya menilai banjir yang terjadi di Kota Pahlawan akibat banyaknya bangunan baru yang tidak mengindahkan aturan lahan resapan. Ketua Komosi C DPRD Surabaya Sachiroel Alim, Rabu, mengatakan, banjir pada tahun ini lebih besar dibanding tahun sebelumnya. "Ini terbukti banyak rumah warga yang kebanjiran saat hujan turun, seperti di kawasan Rungkut dan pusat kota. Kalau tahun lalu tidak separah ini," katanya. Menurut dia, selain sistem drainase yang buruk, banyaknya bangunan baru yang tidak mengindahkan faktor lingkungan ikut memicu terjadinya banjir. Hal ini terbukti dengan sumbangan pendapatan asli daerah (PAD) tahun lalu dari sektor izin mendirikan bangunan (IMB) naik sekitar dua kali lipat menjadi sebesar Rp60 miliar. "Meningkatnya perizinan tersebut berbanding lurus dengan pembangunan yang akan dilakukan. Apalagi perizinan dinilai asal-asalan dan tidak mengindahkan lahan resapan," katanya. Kepala Dinas Cipta Karya Kota Surabaya Agus Sonhaji mengaku, sumbangan PAD dari retribusi pembuatan IMB memang meningkat, tetapi hal itu juga diimbangi dengan aturan untuk membuat lahan resapan sebesar 30 persen dari bangunan yang akan didirikan. "Tapi kami mengakui banyak yang melanggar," katanya. Saat ditanya sanksi untuk para pelanggar, pihaknya mengaku tidak akan menerbitkan IMB, sehingga bangunan yang terlanjur dibangun atau masih dalam tahap pembangunan harus dihentikan atau dirobohkan. Sementara itu, informasi yang diterima ANTARA menyebutkan banjir kembali terjadi di kawasan Surabaya Timur khususnya di Kampung Medayu Utara, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut pada saat hujan deras yang terjadi pada Rabu (30/1) sore. "Rumah saya kebanjiran lagi, tapi tidak separah pada Jumat (25/1) malam lalu," kata salah seorang warga Medayu Utara Gang 7A, Taufik. (*)

Pewarta:

Editor : Didik Kusbiantoro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2013