(Surabaya) - Tanggal 12 Februari 2009, pasangan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan wakilnya, Saifullah Yusuf resmi dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya.

Selama lebih dari 2,5 tahun menjadi penguasa, duet yang dikenal dengan sebutan Karsa (Karwo-Saifullah) tersebut nyaris tidak pernah tersentuh kabar miring, seperti di DKI Jakarta, Garut, Tangerang, atau daerah lain.

Keduanya selalu berusaha tampil mesra dan kompak. Dalam setiap acara, gubernur selalu menyampaikan salam dan permintaan maaf apabila wakilnya tidak bisa hadir. Begitu juga sebaliknya.

"Mohon maaf gubernur tidak bisa hadir dan memberi amanat kepada saya. Beliau juga menyampaikan salamnya ke bapak/ibu semuanya," ujar Wagub Saifullah Yusuf mengawali sambutan dalam setiap acara yang tidak dihadiri gubernur.

Hingga akhir 2011, keduanya masih berusaha berjalan beriringan. Bahkan di dua hari terakhir tahun ini, pasangan yang akrab disapa Pakde Karwo-Gus Ipul tersebut memiliki agenda acara bersama-sama.

Tanggal 30 Desember 2011, keduannya melantik 89 pejabat eselon II dan III yang mengalami pengangkatan jabatan, lalu tanggal 31 Desember 2011 akan merayakan malam pergantian tahun baru di Gedung Negara Grahadi bersama-sama Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) se-Jatim.

Sudah bukan menjadi rahasia publik lagi kalau orang nomor satu dan nomor dua di Jatim dikenal kompak. Setiap tokoh nasional maupun Ketua DPP partai politik apa saja mengakui bahwa Pakde Karwo-Gus Ipul merupakan duet paling mesra di Indonesia.

Hal itu sangat kontras dengan adanya beberapa wakil kepala daerah yang mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun 2011.

Sebut saja, Wakil Bupati Garut Dicky Chandra yang mengajukan pengunduran dirinya pada awal September 2011. Lantas pada Desember, dua wakil kepala daerah juga memutuskan mengundurkan diri.

Wakil Bupati Tangerang Rano Karno memilih mundur dari jabatannya karena terpilih sebagai Wakil Gubernur Banteng mendampingi Ratu Atut.

Yang lebih mengagetkan publik, Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto juga memilih mundur dengan alasan tidak cocok dengan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Secara yuridis, Pasal 29 UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kepala daerah atau wakil kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan.

Lantas, apakah kasus serupa bakal terjadi di Jatim? Sekedar diketahui, masa periode Pakde Karwo-Gus Ipul akan berakhir 12 Februari 2014. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim sudah mewacanakan jadwal pemilihan Pilkada Gubernur Jatim pada pertengahan 2013.

Artinya, jika Gus Ipul memutuskan untuk maju dan bersaing dengan Soekarwo di ajang Pilkada, maka mau tidak mau mantan Menteri Percepatan Daerah Tertinggal tersebut harus rela mengundurkan diri.

Alasan inilah yang mengemuka untuk Prijanto, Wagub DKI Jakarta. Ditengarai, Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat tersebut bakal mencalonkan diri sebagai salah satu calon gubernur ibukota periode 2014-2019.

"Kalau sekarang saya masih ingin bersama Pakde Karwo dan mendampingi sampai masa jabatan kami habis," ujar Gus Ipul yang juga mantan Ketua Umum PP GP Ansor itu.

Bahkan, keponakan almarhum Gus Dur itu juga mengaku masih berharap bisa mendampingi Pakde Karwo pada ajang Pilkada Gubernur Jatim 2013.

"Kalau disuruh memilih, tentu saya masing ingin menjadi pendamping saja. Saya cocok dengan Pakde. Semoga Pilkada mendatang, duet Karsa tak terpisahkan," kata Gus Ipul.

Senada dengan itu, Pakde sendiri masih belum berani berkomentar tentang Pilkada Jatim. Ia mengaku masih ingin berkonsentrasi membenahi warganya ketimbang memikirkan Pilkada yang dinilainya masih lama.

"Saya mau mikir rakyat Jatim dulu bersama Gus Ipul. Nanti saja Pilkadanya," tuturnya, diplomatis.


Faktor penentu
Kabar tidak sedap perlahan muncul dari Gedung DPRD Jatim. Menurut salah seorang sumber internal di lingkungan dewan, duet Pakde Karwo-Gus Ipul diprediksi akan berpisah pada Pilkada 2013.

Bahkan, nama Ketua DPD PDIP Jatim Sirmadji disebut-sebut sangat berhasrat menggantikan Gus Ipul sebagai penguasa nomor dua di provinsi ini pada 2014-2019.

"Pak Sirmadji berpeluang menjadi calon wagub dan berduet dengan Pakde Karwo. Ini sudah terlihat dari salah satu kader terbaiknya, Bambang DH, diikutkan ke Pilkada Jakarta agar tidak mengganggu Sirmadji," katanya.

Namun, Sirmadji ketika dikonfirmasi hal tersebut mengelaknya. Bukan hanya pribadinya, partainya pun diakui masih belum bersikap menghadapi Pilkada Jatim.

"Sampai sekarang belum ada komentar dari partai terkait Pilkada Jatim. Nanti saja baru dipikirkan," tuturnya mengelak.

Kabar dari internal DPW PAN Jatim juga mengemuka bahwa Gus Ipul akan maju sendiri menjadi calon gubernur. Menurut sumber di lingkungan PAN Jatim, sudah lama Gus Ipul kerap mengunjungi kantong-kantong PAN di daerah untuk meminta restu dan dukungan maju di kursi L-1.

"Gus Ipul kalau berkunjung ke daerah, selalu menyempatkan diri menemui pengurus PAN untuk meminta dukungan. Gus Ipul memang berencana maju sebagai Gubernur Jatim," paparnya.

Namun, Gus Ipul ketika dikonfirmasi hal tersebut menyangkalnya. Ia mengakui memang kerap mengunjungi daerah dan datang ke kantong sebuah partai politik, namun bukan satu partai saja.

"Kalau ke daerah, saya memang berkunjung, tapi bukan ke satu partai saja. Kadang kalau sempat saya ke partai--partai lainnya, tapi bukan untuk Pilkada, melainkan sebagai wagub," ucap dia.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, Achmad Iskandar berharap agar duet Pakde Karwo-Gus Ipul tidak akan berpisah di tengah jalan dan menyelesaikan masa jabatannya.

"Kami tidak ingin duet Pakde Karwo-Gus Ipul berpisah sebelum waktunya. Meski tidak lebih dari 1,5 tahun digelar Pilkada Jatim, namun harapan kami pasangan ini tetap berkonsentrasi memikirkan rakyatnya," jelas dia.

Namun, secara lembaga, Bendahara DPD Partai Demokrat Jatim tersebut mengaku belum menentukan siapa nama pasangan calon gubernur dan wakilnya yang akan diajukan dalam Pilkada Jatim.

Ia mengaku masih akan menunggu hasil regulasi dari pemerintah pusat tentang kepastian teknis Pilkada Gubernur Jatim.

"Regulasinya belum ada, apakah dipilih dewan ataukan tetap dipilih rakyat. Kemudian regulasi tentang wagub yang direncanakan mengambil dari unsur tokoh masyarakat juga belum resmi. Jadi kami masih menunggu regulasi," kata Ketua Komisi E DPRD Jatim tersebut.

Agaknya, regulasi teknis tentang pilkada itulah yang akan menjadi faktor penentu duet Soekarwo-Saifullah Yusuf, apakah Pilgub Jatim itu dikembalikan kepada DPRD atau tetap pemilihan langsung? Atau, apakah wagub di masa datang bersifat pejabat karier atau bisa juga tokoh masyarakat?

Kendati Mendagri belum memutuskan regulasi itu, namun Sekjen DPP PKB H Imam Nahrawi yang lebih setuju Pilgub dikembalikan ke DPRD, karena fungsi gubernur lebih bersifat koordinator kabupaten/kota atau wakil pemerintah pusat di daerah.

"Tidak hanya itu, dampak politis pilgub secara langsung juga sangat merugikan, karena perpecahan tokoh masyarakat dan masyarakat akan terjadi di seluruh kabupaten/kota dalam setiap provinsi, sehingga ongkos politik-nya lebih besar, apalagi bila sampai terjadi konflik," katanya.

Pandangan itu dibenarkan pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof Kacung Marijan MA, sehingga dia mengusulkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak dilaksanakan secara langsung untuk semua daerah dan pelibatan masyarakat juga bukan sebatas pilkada, tapi juga pada perencanaan program dan pelaksanaannya.

"Kalau tahun 2004, pemilih masih rasional dengan memilih calon karena program, tapi pilkada langsung 2010 sudah menunjukkan 50 persen pemilih sudah tidak rasional karena mementingkan materi. Kalau penyimpangan demokrasi seperti itu dibiarkan akan terjadi oligarki kekuasaan," katanya di Surabaya (13/3/2011).

Jadi, duet Soekarwo-Saifullah Yusuf akan dapat terus berlanjut bila Pilgub Jatim bersifat langsung atau pilgub ditentukan DPRD dengan ketentuan wakilnya bisa dari tokoh masyarakat. Atau, sebaiknya tunggu regulasi saja. (*)
foto:tusmaulana.blogspot.com