Senin, 25 September 2017

Muhammadiyah Surabaya Bantah Eksploitasi Siswa Saat Aksi Rohingya

id Muhammadiyah Surabaya, Bantah Eksploitasi Siswa, Saat Aksi Rohingya
Muhammadiyah Surabaya Bantah Eksploitasi Siswa Saat Aksi Rohingya
Ketua PDM Surabaya Mahsun Jayadi (Abdul Hakim)
Bukan eksploitasi siswa, sama sekali tidak ada
Surabaya (Antara Jatim) - Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya membantah telah mengeksploitasi ribuan siswa-siswi SD, SMP dan SMA untuk ikut aksi kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di depan gedung Grahadi, Surabaya, Selasa.

"Bukan eksploitasi siswa, sama sekali tidak ada," kata Ketua PDM Surabaya Mahsun Jayadi kepada Antara di Surabaya, Selasa.

Menurut dia, semula aksi solidaritas ini hanya untuk kalangan Muhammadiyah saja, kemudian diperluas dengan aksi yang diikuti kalangan lintas agama, lintas universitas, ormas dan lainnya.

Saat ditanya berapa siswa yang ikut dalam aksi tersebut, Mahsun memperkirakan sekitar 4.000, sedangkan siswa sekolah Muhamamdiyah sekitar 3.000 siswa.

Meski demikian, lanjut dia, aksi kali ini melibatkan seluruh amal usaha Muhammadiyah yang ada di Surabaya. "Jadi bukan pendidikan saja, tapi amal usaha Muhammadiyah lainnya, seperti kesehatan. Dan, tidak ada tujuan tertentu, Muhammadiyah mengerahkan semua amal usaha yang ada kebetulan yang paling banyak adalah siswa," ujarnya.

Aksi tersebut diikuti oleh tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, ormas, KNPI, OKP, Komunitas Surabaya Oh Surabaya (SOS), organisasi wanita, pelajar dan lemen masyarakat di Surabaya.

"Apa yang menimpa minoritas etnis Rohingya adalah tragedi kemanusiaan yang nyata. Ini adalah bencana kemanusaiaan," kata Kordinator Umum Komite Aksi Kemanusiaan Surabaya Untuk Rohingya, M Arifan.

Untuk itu, lanjut dia, komite ini menyatakan sikap mendesak Pemerintah Bangladesh untuk membuka perbatasan demi alasan kemanusiaan sehingga memungkinkan etnis Rohingya menyelamatkan diri dari persekusi Pemerintahan Myanmar.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga mendesak ASEAN untuk menekan Myanmar agar menghentikan praktik genosida terhadap etnis Rohingya.

Komite juga mendesak Komite Hadiah Nobel untuk mencabut penghargaan Nobel Perdamaian bagi Aung San Suu Kyi, salah satu pemimpin terkemuka Myanmar yang dinilai tidak menunjjukkan kesungguhan mengakhiri tragedi kemanusiaan di Rohingya.

"Kami juga meminta Pemerintah Indonesia ikut andil dalam upaya menyelesaikan persoalan kemanusiaan di Rohingya," katanya.(*)

Editor: Endang Sukarelawati


COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga

Generated in 0.1407 seconds memory usage: 0.58 MB